Senin, 02/08/2021 19:32 WIB

Bertemu PB IDI, Bamsoet Sampaikan Apresiasi Kepada Tenaga Kesehatan

Para tenaga Nakes adalah pahlawan kemanusiaan yang berperang di garis terdepan melawan pandemi Covid-19.

Ketua MPR, Bambang Soesatyo. (Foto: MPR)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para tenaga kesehatan (Nakes) yang terus berjuang melawan penyebaran Covid-19. Tanpa kenal lelah para Nakes terus berjibaku menyelamatkan pasien Covid-19 dengan mempertaruhkan nyawa sendiri.

"Para tenaga Nakes adalah pahlawan kemanusiaan yang berperang di garis terdepan melawan pandemi Covid-19. Mereka rela menyelamatkan nyawa manusia dengan resiko nyawanya sendiri. Data Tim Mitigasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) serta Ikatan Bidan Indonesia (IBI), mencatat sebanyak 545 dokter, 445 perawat, serta 257 bidan telah gugur akibat terpapar virus Covid-19," ujar Bamsoet usai rapat virtual dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), di Jakarta, Senin (19/7/21).

Bamsoet meminta Menteri Keuangan memperhatikan pencairan insentif kepada Nakes. Terlebih, Presiden Joko Widodo telah memperpanjang pemberian insentif Nakes dari akhir Juni 2021 menjadi hingga akhir tahun 2021.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/278/2020, besaran insentif untuk Nakes antara lain, dokter spesialis Rp 15 juta, dokter umum dan gigi Rp 10 juta, bidan dan perawat Rp 7,5 juta, serta tenaga medis Lainnya Rp 5 juta. Per 9 Juli 2021, realisasi pembayaran insentif Nakes mencapai Rp 2,9 triliun yang diberikan kepada 375 ribu Nakes. Sedangkan realisasi santunan kematian sebesar Rp 49,8 miliar," kata Bamsoet.

Bamsoet juga meminta pemerintah daerah bisa bergerak cepat dalam mencairkan insentif Nakes. Saat ini setidaknya ada 19 pemerintah provinsi yang dinilai lamban menyalurkan realisasi anggaran penanganan Covid-19 hingga insentif Nakes, padahal dananya sudah tersedia.

Bamsoet mengingatkan agar tidak ada satupun pihak yang berani memotong insentif Nakes. Karenanya, perlu pengawasan dari semua pihak agar tidak terjadi pemotongan insentif Nakes.

"Menurut keterangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada laporan pemangkasan insentif Nakes oleh pihak manajemen rumah sakit dengan besaran 50 hingga 70 persen. Ini tidak bisa dibiarkan. Jika terbukti melakukan pemotongan tanpa dasar hukum, oknum tersebut harus mendapatkan ganjaran hukum yang setimpal," pungkas Bamsoet.

Bamsoet mendukung usulan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) agar pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Sehingga, dokter dan tenaga kesehatan (Nakes) yang menjalankan tugasnya tidak was-was dituntut secara pidana, sebelum adanya hasil dari sidang kode etik.

"Dokter dan Nakes harus mendapatkan kepastian dan ketenangan dalam menjalankan pelayanan medis. Apabila ada pelanggaran yang dilakukan dokter dalam pelayanan medis, maka yang berhak memeriksa pertama adalah mahkamah etik. Setelah itu baru diputuskan apakah pelanggaran oleh dokter tersebut cukup selesai di peradilan etik atau bisa dituntut secara pidana," ujar Bamsoet.

Bamsoet mencontohkan, hal tersebut sudah diterapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Dalam undang-undang tersebut mengatur insan pers yang melakukan pelanggaran saat menjalankan tugas jurnalistik, tidak bisa langsung dipidanakan. Tetapi, ditangani terlebih dahulu oleh Dewan Pers.

"Sama seperti insan pers, penegakan hukum berjenjang bagi profesi kedokteran sangatlah penting. Semua kasus kedokteran harus melewati aturan kode etik dan kediplisinan profesi kedokteran. Jika tidak ditemukan unsur pidana oleh mahkamah etik, maka kasus pelanggaran tersebut tidak perlu dilanjutkan ke pengadilan umum," kata Bamsoet.

Lebih lanjut Bamsoet meminta Kementerian Kesehatan menggandeng jaringan klinik swasta maupun dokter praktik mandiri yang tersebar ke berbagai pelosok daerah, untuk mempercepat vaksinasi Covid-19 terhadap berbagai kelompok masyarakat.

"Kementerian Kesehatan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga bisa memaksimalkan potensi dokter yang sedang menjalani internship, yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3.900 orang. Vaksinasi bisa dilakukan dengan cara door to door ke rumah warga. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah juga harus menyiapkan tempat isolasi mandiri yang layak bagi para tenaga kesehatan yang terpapar Covid-19, sehingga mereka bisa cepat pulih dan kembali melayani masyarakat," ujar Bamsoet.

Bamsoet berharap `Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19` yang diinisiasi IDI lebih masif dalam pelaksanaannya. Gerakan ini melibatkan sekitar 200.000 dokter di seluruh Indonesia, baik dokter umum maupun seluruh spesialis, untuk bersama menangani pasien Covid-19.

“Gerakan Dokter Semesta Melawan Covid-19 merupakan wujud semangat gotong royong para dokter untuk terlibat dalam penanganan Covid-19 sesuai kompetensinya masing-masing. Jika dokter saja bersedia gotong royong, sebagai warga negara yang baik, kita pun harus bersedia melakukan gotong royong dalam bentuk apapun guna menekan angka penyebaran Covid-19. Minimal bergotong royong mematuhi PPKM Darurat dengan tidak keluar rumah," kata Bamsoet.

Bamsoet mengingatkan, kesadaran dan peran semua elemen masyarakat memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua upaya pemulihan. Kesadaran dan peran masyarakat memutus rantai penularan Covid-19 menjadi faktor kunci bagi semua upaya pemulihan, baik pemulihan kehidupan bersama maupun pemulihan ekonomi dari resesi.

“Saya yakin semua orang sudah mencatat bahwa Pandemi Covid-19 telah menimbulkan kerusakan dahsyat yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Tidak hanya mengancam keselamatan jiwa manusia di dunia, melainkan juga telah meluluhlantakan sendi-sendi perekonomian global,” pungkas Bamsoet

TAGS : Kinerja MPR Bambang Soesatyo Tenaga Kesehatan IDI Insentif




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :