Jum'at, 22/10/2021 12:35 WIB

AS Peringatkan Perusahaan yang Terkait dengan Xinjiang

Dalam penasehat bisnis terbaru yang dikeluarkan pada Selasa (13/7), AS mengatakan ada bukti yang berkembang dari kerja paksa, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan pengawasan mengganggu.

Menara pengawas di fasilitas keamanan tinggi dekat kamp yang diduga pendidikan ulang bagi etnis minoritas Muslim di luar Hotan di wilayah Xinjiang, China. (Foto: Greg Baker/AFP)

Washington, Jurnas.com - Amerika Serikat (AS) memperingatkan risiko yang meningkat bagi perusahaan yang melakukan bisnis di Xinjiang, di mana ia menuduh Beijing melakukan genosida yang sedang berlangsung dan kejahatan terhadap kemanusiaan terhadap Uighur dan etnis minoritas Muslim lainnya.

Dalam penasehat bisnis terbaru yang dikeluarkan pada Selasa (13/7), AS mengatakan ada bukti yang berkembang dari kerja paksa, serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya dan pengawasan mengganggu.

"Mengingat tingkat keparahan dan tingkat pelanggaran ini, bisnis dan individu yang tidak keluar dari rantai pasokan, usaha, dan/atau investasi yang terkait dengan Xinjiang dapat berisiko tinggi melanggar hukum AS,"  kata Departemen Luar Negeri dalam pernyataan bersama dengan Departemen Keuangan, Departemen Perdagangan, Departemen Keamanan Dalam Negeri.

Departemen Tenaga Kerja dan Kantor Perwakilan Dagang AS juga menandatangani nasihat tersebut untuk pertama kalinya.

PBB memperkirakan setidaknya satu juta orang telah ditahan dalam beberapa tahun terakhir di jaringan kamp pendidikan ulang di wilayah barat jauh, yang menurut Beijing adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk memerangi ekstremisme.

Para peneliti juga telah mendokumentasikan pelanggaran lain termasuk sterilisasi paksa, pembongkaran masjid, pembersihan pemakaman Muslim dan pemisahan keluarga. Amnesty International bulan lalu menuduh China menciptakan "pemandangan neraka dystopian" di Xinjiang.

Penasihat tersebut mengatakan, mereka yang ingin melakukan bisnis di Xinjiang harus waspada terhadap potensi risiko sehubungan dengan pengembangan alat pengawasan, sumber barang dan tenaga kerja dari Xinjiang atau di tempat lain di sepanjang rantai pasokan di China menyediakan produk AS termasuk perangkat lunak atau membantu dalam pembangunan atau pengoperasian pusat-pusat interniran atau pabrik-pabrik di dekatnya.

"AS akan terus mempromosikan pertanggungjawaban atas kekejaman RRC dan pelanggaran lainnya melalui upaya seluruh pemerintah dan dalam koordinasi yang erat dengan sektor swasta dan sekutu serta mitra kami," kata Menteri Luar Negeri Anthony Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Penasihat tersebut mencatat kurangnya transparansi tetapi mendesak perusahaan untuk melakukan uji tuntas yang ditingkatkan, memperingatkan ada risiko penuntutan bagi mereka yang ditemukan - bahkan secara tidak langsung - untuk mendukung sistem pengawasan pemerintah China di wilayah tersebut atau memberikan dukungan keuangan kepada bisnis. terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.

"Setiap perusahaan dengan investasi dan operasi bisnis yang ada yang dapat terpengaruh harus mempertimbangkan "divestasi yang bertanggung jawab," tambahnya.

AS telah memasukkan daftar hitam beberapa perusahaan China atas operasi mereka di Xinjiang, serta menjatuhkan sanksi pada pejabat kunci atas dugaan pelanggaran hak. Setidaknya 10 perusahaan China diperkirakan akan ditambahkan ke daftar hitam minggu ini.

AS pertama kali menerbitkan Penasihat Bisnis Rantai Pasokan Xinjiang pada Juli tahun lalu. (Aljazeera)

TAGS : Perang Dagang Amerika Serikat China Xinjiang




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :