Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI), Ketua Umum DPP PKB
Oleh: Yucundianus Lepa*
Ulasan politik Yunarto Wijaya (Kompas, 23 Juni 2021) menarik untuk disimak. Melalui ulasan tersebut Yunarto melakukan kalkulasi akan kuatnya signal bakal munculnya Ketua Umum partai politik untuk maju sebagai kandidat di luar kemungkinan lain seperti pertimbangan tingkat elektabilitas kandidat. Hitungan politik demikian menjadi hal absah karena jabatan ketua umum tidak hanya jabatan eksekutif tertinggi partai, tetapi posisi itu merupakan kapitalisasi kepercayaan atas keberhasilan dalam pengelolaan organisasi partai politik.
Masih menurut Yunarto, normatifnya, setiap parpol niscaya memajukan kader terbaiknya, dan asumsi yang digunakan: posisi ketua umum merupakan penghargaan yang diberikan kepada kader terbaik partai. Kecenderungan seperti ini lebih terasa lagi terjadi di parpol yang bertipe partai figur.
Pemunculan nama Muhaimin Iskandar (Gus AMI) adalah konsekuensi logis ketika partai massa bertransformasi jadi partai personalis. Mengikuti Kostadinova dan Levitt, (Yunato, Kompas 23 Juni 2021) dalam konteks kepemimpinan, PKB adalah partai personalis yang tidak bertumpuh pada karisma pemimpin tetapi lebih pada ketrampilan politik Muhaimin dalam menancapkan pengaruhnya di PKB.
Bacaan Yunarto ini tidak bisa disangkal. Perjalanan PKB sejak terbentuk hingga tahun-tahun awal perkembangannya berada di bawah cengkraman personalisasi politik yang dominan. Publik tidak bisa melepaskan PKB dengan sosok Gus Dur sebagai seorang tokoh pluralis. Namun di bawah kepemimpinan Gus AMI, PKB dapat dikelola dan bertransformasi menjadi partai ideologis dengan mengusung nasionalis-religius. Sebuah “merk dagang” yang tidak bisa lepas sepenuhnya dari bayang-bayang ketokohan Gus Dur, Namun dimensi manajemen kepartaian, PKB dikelola dengan manajemen modern.
Pluralisme Gus Dur bertransformasi dalam spirit Rahmatan Lil Alamin yang menyertai PKB dalam perjuangannya menuju Indonesia sejatera. Dalam perspektif PKB, partai harus menjadi medium yang memberi terang bagi semesta tanpa membedakan suku, agama, rasa, dan golongan. PKB harus menjadi jawaban bagi perjuangan politik menuju kesejahteraan umum (bonum communae). Dengan demikian unsur personalitas beralih secara sempurna dalam spiritualitas yang tidak hanya sebagai arah dan orientasi perjuangan politik tetapi menjadi mental-kultur kader-kader PKB dari berbagai kalangan.
Gus AMI bahkan memformulasikan ideology perjuangan partai yang secara filosofis diberi nama Sudurisme. Filosofi ini menggabungkan nasionalisme ajaran Bung Karno dan pluralisme-religius Gus Dur yang tak terpisahkan. Nasionalisme Bung Karno sebagaimana ditegaskan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945, adalah kebangsaan yang memiliki nilai-nilai kemanusiaan universal. “Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvisme …kita bukan saja harus mendirikan Indonesia yang merdeka tetapi harus juga menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.”
Tuntutan pada penghormatan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam nasionalisme diberi wadah oleh PKB dalam spirit Rahmatan Lil Alamain. Semangat pluralisme ini yang terus dirawat dan menjadi referensi nilai dalam politik. Penghargaan terhadap nilai kemanusiaan universal itu penting artinya bagi sebuah kepemimpinan yang memberikan dirinya secara total bagi pemulihan dan peningkatan martabat kemanusiaan.
Tidak hanya itu. Transformasi internal memberi hasil nyata dalam berbagai kontestasi electoral. Dalam skala nasional, PKB mampu menduduki posisi keempat dalam perolehan kursi di DPR RI. Peran PKB dalam suksesi kepemimpinan nasional pun terasa penting dan nyata. Sedangkan di tingkat daerah baik propinsi maupun kabupaten, PKB tidak hanya menyumbangkan kursi di lembaga legislatif tetapi juga berperan memenangkan kontestasi Pilkada baik Gubernur dan Bupati untuk sejumlah besar provinsi dan kabupaten di Indonesia. Dengan prestasi nyata sebagaimana tergambar di atas, maka PKB sebagai wadah kaderisasi kepemimpinan dengan sendirinya teruji. Kita berharap PKB dapat mendudukkan kader-kader terbaiknya pada strata kepemimpinan nasional yang memiliki kualitas kepemimpinan dan integritas moral yang teruji pula.
Membedah Kepemimpinan
Yudi Latif (Kompas, 24 Juni 2021) mengingatkan bahwa warisan terhebat dari seorang pemimpin adalah standar dan visi etis yang ditinggalkannya. Sumbangsih kepemimpinan tidak ditentukan oleh seberapa lama seseorang berkuasa, melainkan nilai apa yang dibudayakannya selama berkuasa. Kepemimpinan negara itu pusat teladan, ibarat mata air yang darinya mengalir sungai-sungai kehidupan yang memasok air ke hilir. Seperti apa mutu air di hulu akan memengaruhi mutu kehidupan di hilir.
Kandungan nilail luhur yang semestinya dimiliki oleh seorang pemimpin hampir selalu luput dari pengamatan. Kita cenderung memperdebatkan tentang orang dan bukan apa komitmen moral dan integritasnya. Fokus persoalan kepemimpinan mulai mengalami pergeseran dari visi, misi, dan komimen moral ke arah popularitas dan elektabilitas. Kecenderungan ini dalam kenyataan mengubah panggung politik yang semestinya menjadi dunia olah otak dan percaturan ide-ide terkait pemulihan derajat kemanusiaan menjadi dunia entertainment yang dipenuhi artis dan selebritis.
Berbagai hasil polling yang dirilis sejumlah lembaga survei menunjukkan bahwa ada hubungan simetris antara elektabilitas dengan popularitas. Namun jika dicermati, hubungan paralel antara popularitas dan elektabilitas itu tidak selalu berkaitan erat antara prestasi dan karakter kepemimpinan yang dimiliki seorang kandidat.
Popularitas selalu berkaitan dengan memori masyarakat (sampel) dengan figur-figur politik tertentu terkait dengan frekuensi keikutsertaannya dalam kontestasi electoral. Wajar apabila hampir semua lembaga survei menampilkan presiden Joko Widodo dan Prabowo Subyanto sebagai pemegang elektabilitas tertinggi. Ada juga popularitas yang dibangun dengan menggelembungkan buih persoalan internal partai dan menghadirkan diri di ruang publik sebagai orang yang dizalimi.
Sebagai sebuah dinamika politik, kenyataan dimaksud tidak mesti diperdebatkan. Namun menjadi tugas masyarakat yang melek politik untuk melakukan literasi dan edukasi politik secara lebih esensial. Sosok dan kualitas kepemimpinan harus mendapat gambaran nyata bagi masyarakat pemilih, ketika hakikat kepemimpinan ditempatkan sebagai orang yang memilki standar etis dan kualitas kepemimpinan yang teruji dalam arena kepemimpinan yang luas dan beragam.
Langkah awal yang dilakukan sekelompok intelektual akademik di Sumatra Utara dan juga sejumlah daerah lain patut diajukan sebagai contoh. Para intelektual kampus menawarkan pendekatan baru dengan membedah lebih jauh track-record calon pemimpin agar dapat menjadi referensi publik dalam kerangka mencari dan menemukan sosok pemimpinan yang ideal.
Satu catatan menarik dari telaahan ini adalah memberi nilai positif kepada Gus AMI sebagai pribadi yang dinilai memiliki hampir semua prasyarat politik untuk menjadi Calon presiden. Ia seorang organisator tulen. Dirinya dan kepemimpinannya terbentuk dari organisasi kemahasiswaan yang menjadikan dirinya memiliki pengalaman kepemimpinan, dihormati, dan disegani kawan maupun lawan politik. Dalam usia yang masih sangat mudah Gus AMI telah memangku jabatan sebagai wakil Ketua DPR/MPR, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pimpinan MPR RI, yang memberi kematangan pengalaman kepemimpinan pada level kenegaraan.
Dari segi pribadi Gus AMI ada dalam garis keturunan “darah biru” . Dengan status social demikian, Ia mampu menghimpun, menggerakkan semua kekuatan kaum Nahdliyin untuk menjadi sebuah kekuatan potensial bagi sebuah perubahan.
Gus AMI adalah warga NU dan oleh karena itu Gus AMI adalah bagian tak terpisahkan dari kaum Nahdliyin. Status social dan keagamaan ini menempatkan Gus AMI sebagai seorang politisi yang dipercaya memegang teguh nilai-nilai Islami Rahmatan Lil Alamin kokoh dan teguh pada nilai-nilai Pancasila dan ke-Indonesiaan, demokratis dan teguh pada nasionalisme Indonesia. Kepercayaan demikian adalah modal sosial sangat berharga yang mesti dikapitalisasi dalam kerangka memperkuat dukungan politik.
Jika di saat sekarang ini bangsa dan negara Indonesia dirundung radikalisme dan terorisme, kita tidak memiliki keraguan sedikitpun pada ketegasan sikap dan pembelaannya pada kepentingan bangsa dan negara yang juga adalah masyarakat pluralis. Sebagai seorang kader pemimpin bangsa yang telah malang-melintang dalam kepemimpinan institusi politik, Gus AMI berada dalam benturan, gesekan, yang menjadi medan bagi tempaan kepribadian, dan ketangguhan sikap dan tindakan.
Prestasi Gus AMI selama menjadi Menteri yang gigih memperjuangkan keamanan dan keselamatan tenaga kerja (TKI), memberlakukan moratorium pengiriman TKI ke luar negeri, adalah prestasi nyata yang patut dibanggakan. Ini semua adalah tindakan penyelamatan seorang pemimpinan terhadap warganya. Walaupun mungkin tidak popular, tetapi keputusan dan sikap tegas harus diambil dalam menghadapi problem kemanusiaan.
Dari perjalanan politiknya selama ini, Gus AMI telah memiliki modal sosial yang besar. Secara pribadi maupun perjalanan kepemimpinannya dibangun bersama masyarakat. Dengan demikian kepercayaan masyarakat akan kepemimpinannya menjadi modal dasar untuk dikembangkan dalam strata kepemimpinan yang lebih tinggi.
Sebagai Ketua Umum Partai Politik dengan raihan suara nomor 4 nasional, Gus AMI memiliki modal politik yang besar dan menjadi daya tarik partai-partai lain. Kepiawaian Gus AMI dalam membawa masuk Jusuf Kalla dan Ma’aruf Amin yang adalah tokoh-tokoh NU ke atas panggung politik nasional menjadi sebuah prestasi yang tidak bisa diabaikan.
Dari segi usia, Gus AMI menjadi icon generasi milenial yang merindukan hadirnya generasi muda ke panggung politik dengan prestasi nyata dan kreativitas yang tak terbatas. Dengan demikian, figure Gus AMI adalah “meteor”. Sebagai calon presiden Gus AMI akan mendapat respons positif dari kaum milenial yang menghendaki perubahan dan pembaharuan.
Literasi dan Edukasi
Rekam jejak yang disebutkan serba singkat ini di samping menambah nilai jual dalam kontestasi elektoral, juga menjadi referensi publik dalam seleksi kepemimpinan. Dan langkah ini penting artinya sebagai respons atas kecenderungan partai-partai politik memberi tempat terhormat pada ketua umumnya untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden.
Untuk mewujudkan sebuah kompetisi elektoral yang lebih bermakna sebagai pencarian kepemimpinan yang memiliki kualitas dan integritas sebagaimana yang diharapkan, maka literasi dan edukasi publik menjadi sebuah proses yang harus dibangun secara baik.
Pada titik ini, kolaborasi dengan elemen kemasyarakatan lainnya di luar partai politik menjadi pilihan yang mutlak. Semua elemen kemasyarakatan semestinya memiliki persepsi yang sama bahwa pemimpinan yang ideal adalah hasil dari sebuah proses yang dibangunan bersama. Pemimpin adalah sosok yang kita cari bersama, kita temukan bersama, dengan kualitas dan integritas yang kita nilai bersama.
*Gusdurian NTT
KEYWORD :Gus AMI Muhaimin Iskandar Gus Dur
