Selasa, 07/12/2021 09:05 WIB

Polemik TWK KPK, Jokowi Diminta Pecat Kepala BKN

Bima sebelumnya menyebutkan soal memilih Pancasila atau Alquran dalam TWK merupakan pertanyaan yang benar ada.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana. (Foto: Dok. Liputan6.com)

Jakarta, Jurnas.com - Koalisi Masyarakat Anti Korupsi meminta Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Hal itu menyusul pernyataan Bima yang dinilai membuka kedok Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan.

Di mana, Bima sebelumnya menyebutkan soal memilih Pancasila atau Alquran dalam TWK merupakan pertanyaan yang benar ada dan diperuntukkan kepada para pegawai dengan kualifikasi “berat".

"Menurutnya peserta TWK yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Al Quran dari asesor, dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profilingnya jeblok, sehingga masuk kategori berat,” kata perwakilan Koalisi Masyarakat Anti Korupsi, M Isnur dalam keterangannya, Kamis (24/6).

“Pernyataan ini semakin membuka kedok TWK sebagai alat untuk menyingkirkan orang-orang tertentu yang sudah ditarget sebelum tes tersebut dilakukan,” imbuhnya.

Isnur menuturkan, terdapat peserta TWK yang mendapat pertanyaan tentang memilih Pancasila atau Al quran, tetapi kemudian masuk dalam kategori memenuhi syarat.

"Pernyataan Bima Haria ini menyesatkan, dan sekaligus memberikan klarifikasi bahwa benar ada pertanyaan yang membenturkan antara Al Qur’an dan Pancasila didalam TWK," ujarnya.

Fakta yang dijelaskan oleh Bima Haria telah mencederai Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa, merupakan kejahatan konstitusional, upaya nyata menyerang Pancasila dan Agama yang akan berakibat pada kehancuran serta memecah belah rakyat Indonesia.

"Hal tersebut jelas menunjukkan Kepala BKN telah menggunakan lembaga negara yang dipimpinnya justru menjadi alat untuk telah menyerang Pancasila dan Agama sebagai dasar negara," tegasnya lagi.

Oleh karenanya, untuk menjaga Pancasila agar tidak dijadikan alat untuk memecah belah bangsa dan negara Indonesia , Presiden diminta untuk melakukan Evaluasi secara total terhadap seluruh lembaga negara yang terlibat dalam TWK .

"Presiden selaku pejabat pembina kepegawaian tertinggi melantik 75 pegawai KPK yg dinyatakan tak lolos TWK sbg ASN KPK, " tambahnya.

Sebelumnya, Bima Haria Wibisana mengatakan peserta tes wawasan kebangsaan (TWK) yang mendapat pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dari asesor dikarenakan hasil indeks moderasi bernegara (IMB-68) dan profilingnya jeblok.

"Ini sebetulnya pertanyaan berat. Kalau ada seseorang yang ditanya asesor pilih Alquran atau Pancasila maka dia termasuk kategori berat," kata dia di Jakarta, Sabtu (19/6).

Ia mengatakan pertanyaan tersebut digunakan asesor karena pertanyaan itu paling sering digunakan oleh teroris untuk merekrut calon-calon teroris.

Sehingga, para asesor akan melihat respons dari peserta tes wawasan kebangsaan yang ditanyakan perihal memilih Pancasila atau Alquran.

Jika seseorang memiliki pemahaman agama atau Pancasila yang terbatas maka dengan cepat akan menjawab agama. Namun, jika peserta tersebut memiliki pemahaman agama yang lebih baik, ia akan bingung karena dalam agama ada unsur Pancasila dan Pancasila juga tidak bertentangan dengan agama.

"Jadi kebingungan inilah yang ditangkap oleh asesor sehingga mengetahui seseorang berada di level mana," ujar Bima.

Oleh karena itu, Bima menegaskan makna dari pertanyaan memilih Pancasila atau Alquran dalam tes wawasan kebangsaan sejatinya bukan perkara Pancasila atau agama melainkan lebih kepada melihat respons dari peserta.

"Perlu diketahui sebenarnya yang ingin dilihat asesor adalah respons dari pertanyaan, bukan jawabannya," kata dia.

TAGS : KPK Pegawai ASN tes wawasan kebangsaan TWK BKN Jokowi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :