Presiden Filipina, Rodrigo Duterte menunjukkan dokumen selama konferensi pers di Istana Malacanang di Manila pada 19 November 2019. (Foto: AFP)
Manila, Jurnas.com - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte tidak akan pernah bekerja sama dengan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas perang narkoba yang mematikan di negara itu. Demikian kata juru bicaranya pada Selasa (15/6), menyebut proses itu salah secara hukum.
Kepala Jaksa Penuntut ICC, Fatou Bensouda pada Senin meminta hakim di satu-satunya pengadilan kejahatan perang permanen di dunia mengesahkan penyelidikan atas tuduhan bahwa polisi Filipina secara tidak sah membunuh sebanyak puluhan ribu warga sipil antara 2016 dan 2019.
Duterte terpilih pada tahun 2016 dengan janji kampanye untuk menyingkirkan masalah narkoba di negara itu, dan dia secara terbuka memerintahkan polisi untuk membunuh tersangka narkoba jika nyawa mereka dalam bahaya.
"Presiden tidak akan pernah bekerja sama sampai akhir masa jabatannya pada 30 Juni 2022," kata Harry Roque kepada wartawan, mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi di Filipina karena menarik diri dari pengadilan.
Filipina meninggalkan ICC pada 2019 setelah pengadilan meluncurkan pemeriksaan pendahuluan terhadap perang terhadap narkoba. Bensouda mengatakan masih bisa menyelidiki kejahatan yang dilakukan saat negara itu menjadi anggota.
"Informasi yang tersedia menunjukkan bahwa anggota Kepolisian Nasional Filipina, dan lainnya yang bertindak bersama-sama dengan mereka, telah membunuh secara tidak sah antara beberapa ribu dan puluhan ribu warga sipil" selama periode penyelidikan, kata Bensouda, dalam salah satu tindakan terakhirnya sebelum mengundurkan diri minggu ini.
Tetapi Roque menolak temuannya dan mengatakan itu adalah "penghinaan bagi semua orang Filipina" untuk menyatakan bahwa sistem peradilan negara itu tidak berfungsi.
"Kita akan dibandingkan dengan negara-negara seperti Darfur, daerah-daerah di mana tidak ada pemerintahan yang berfungsi. Itu tidak benar," katanya. "Jika pembunuhan terjadi, kekuatan dan kekerasan yang sesuai akan diamati."
Tindakan keras itu adalah inisiatif kebijakan khas Duterte dan dia membelanya dengan keras, terutama dari para kritikus seperti para pemimpin dan institusi Barat yang dia katakan tidak peduli dengan Filipina.
Lebih dari 6.000 orang telah tewas dalam lebih dari 200.000 operasi anti-narkoba yang dilakukan sejak Juli 2016, menurut data resmi.
Kelompok hak asasi manusia memperkirakan jumlah korban tewas bisa beberapa kali lebih tinggi.
Banyak tersangka telah dimasukkan ke dalam "daftar pengawasan narkoba" oleh pejabat setempat dan kemudian dikunjungi oleh polisi di rumah mereka - situasi yang sering berakhir dengan penembakan mematikan yang diklaim petugas sebagai pembelaan diri.
Kelompok hak asasi menyambut permintaan Bensouda, dengan Amnesty International menggambarkan penyelidikan ICC sebagai "langkah penting". (AFP)
KEYWORD :Filipina Rodrigo Duterte
