Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amaliah. (Foto: Humas DPR)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI, Ledia Hanifa Amaliah menyoroti persoalan pendidikan vokasi dalam rapat kerja dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/6).
Menurut dia, pendidikan vokasi jangan hanya bertujuan untuk menciptakan siswa siap kerja. Pendidikan vokasi juga harus mampu mencetak siswa yang bisa menciptakan lapangan kerja.
"Kami masih memandang bahwa program yang dibuat bobotnya masih untuk mencari kerja, bukan untuk menciptakan kerja. Karenanya kita ke depan harus makin mengutamakan kemampuan siswa dan mahasiswa vokasi kita agar mereka mampu menciptakan lapangan kerja," kata Ledia Hanifa Amaliah.
Politisi PKS ini menegaskan, sampai saat ini belum ada solusi untuk mengatasi masalah penciptaan lapangan kerja. Akibatnya, upaya untuk menghadirkan lulusan vokasi yang berkualitas kurang berjalan maksimal, karena ketika lulus pun para jebolan pendidikan vokasi tetap sulit mendapatkan pekerjaan.
Dia juga menyinggung soal riset dan inovasi di perguruan tinggi. Menurut Ledia, di tahun anggaran 2022, riset dan inovasi belum tersentuh. Padahal riset dan inovasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tetang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
"Riset dasar harus berkembang dari perguruan tinggi, dari situ akan berkembang riset terapan dan inovasi-inovasi," tandas Ledia Hanifa Amaliah.
Mendikbudristek Nadiem Makarim sebelumnya pernah menyampaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi pendidikan vokasi di bawah kementerian yang dipimpinnya.
Kata dia, pendidikan vokasi saat ini belum bisa memenuhi kebutuhan industri karena beberapa alasan. Diantaranya menyangkut kurikulum, kualitas pekerja lulusan, siswa maupun guru.
Kemendikbudristek terus berusaha mengembangkan sekolah vokasi dan mendekatkannya dengan pasar industri.
Sayangnya, banyak sekolah belum siap memenuhi kebutuhan industri. Kurikulum misalnya, banyak yang belum selaras dengan kompetensi industri, kemudian rendahnya kompetensi dan kesiapan mental pekerja lulusan, serta minimnya kualitas guru.
Selain itu, masih kata Nadiem, sekolah vokasi juga masih minim fasilitas sarana prasarana, termasuk kurang kerja sama dengan perusahaan lembaga pemerintah, dan dunia industri.
Atas kondisi itu pula, Kemendikbudristek merancang program SMK Pusat Keunggulan dengan pendekatan dunia kerja melalui 8 link and match.
Ditambahkan, kebijakan pendidikan vokasi sebagai solusi bagi tantangan dan kebutuhan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan merilis mutu pengembangan kampus vokasi.
Pengembangan pendidikan vokasi ini diakuinya menjadi satu poin fokus isu nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan SDM.
TAGS : Warta DPR Komisi X DPR Ledia Hanifa Amaliah Pendidikan Vokasi PKS Mendikbudristek Lapangan Ker
