Presiden RI Joko Widodo. (Foto : Jurnas/Twitter Jokowi).
Jakarta, Jurnas.com - Peneliti Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Herlambang P. Wiratman menganggap upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menguat di era pemerintahan Joko Widodo.
Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang mendepak 75 pegawai KPK hingga memicu perdebatan publik, merupakan fakta bahwa desain politik hukum yang terjadi saat ini bukanlah untuk menguatkan KPK, melainkan sebaliknya.
"Terjadi serangan balik kepada KPK ketika KPK menangani kasus-kasus besar dan mempunyai konteks ekonomi politik yang kuat. Pelemahan kepada KPK adalah penanda serius dari terjadinya pelemahan KPK dan sendi negara hukum," kata Herlambang dalam diskusi daring `Integritas, Pelemahan KPK, dan Negara Hukum Indonesia` pada Selasa (1/6).
Bahkan, lanjut Herlambang, pimpinan KPK Firli Bahuri terkesan berani menentang perintah Presiden RI, yang meminta agar 75 pegawai KPK yang tak lolos TWK tidak diberhentikan.
"Ataukah, persoalannya memang terletak pada integritas kepala negara, padahal presiden mempunyai wewenang konstitusional untuk tegaknya hukum dan keadilan," sambung dia.
Sementara itu, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengungkapkan bahwa rencana pelemahan KPK sudah terendus oleh pegiat HAM dan demokrasi sejak 2019 silam.
Disinyalir ada langkah penyingkiran terhadap sejumlah pegawai kritis KPK, dengan pelaksanaan tes tertentu disertai dengan stigmatisasi taliban.
"Proses pelemahan KPK sebagai ujung tombak perang terhadap korupsi saat ini, sesungguhnya adalah bagian tak terpisahkan dari agenda pelemahan KPK sejak era cicak vs buaya," kata Asfinawati.
"Jika pemerintah atau Presiden Jokowi tidak melakukan apa-apa bahkan mendiamkan saja dengan apa yang terjadi di KPK saat ini, maka presiden bisa dianggap merestui terjadinya pengabaian dan pelanggaran HAM. Presiden bisa dianggap kalah pengaruh dengan para pimpinan KPK," tambah dia.
KEYWORD :LP3ES Pelemahan KPK Komisi Pemberantasan Korupsi YLBHI
