Arief Poyuono: Cukong Lama Alutsista Bidik Prabowo dan Jokowi

Jakarta, Jurnas.com - Politikus Partai Gerindra, Arief Poyuono, membeberkan perusahaan-perusahaan yang disebutnya sebagai gurita alat-alat utama sistem persenjataan (Alutsista).

Arief menyebut mereka adalah rekanan Kementerian Pertahanan yang tidak happy dengan kebijakan Prabowo Subianto melakukan negosiasi langsung dengan pabrik Alutsista.

"Mereka selama ini menguasai Kemhan sebelum Prabowo menjabat. Mereka menjadi Gurita dan Benalu di Kemenhan," kata Arief dalam keterangan yang diterima wartawan, Minggu (30/5/2021).

Arief membeberkan daftar Perusahaan-perusahaan itu, yakni adalah PT Kartika Group yang dimiliki oleh Dodi Liem sebagai supplier senjata dan kendaraan tempur; PT Citra Kuat Persada Group yang di piloti Madam Fer. Perusahaan ini banyak menyuplai pengadaan tank-tank amphibi; dan PT Daike Globalindo dimiliki oleh Dewo Nandino, salah satu penyuplai Alutsista terbesar di Kemenhan.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menjelaskan, perusahaan-perusahaan itu hanyalah agen-agen dari pabrik Alutsista yang selama ini banyak melakukan praktik pengelembungan (mark-up) hingga 40-50 persen dari harga pabrik dan pasar pada setiap kontrak pembelian alutsista.

"Praktik itu terjadi dari produsen hingga agen di dalam negeri," sambungnya.

Jika tidak di-mark up harganya, jelas Arief, biasanya banyak instrumen-instrumen atau equipment dari alutsista yang dibeli tidak dilengkapi oleh pabrik.

Ia mencontohkan saat membeli Helicopter tempur atau alat angkut, belakangan diketahui helicopter tersebut hanya bisa terbang di siang hari, karena tidak dilengkapi instrumen untuk mendukung helicopter terbang di malam hari.

"Parahnya, tidak banyak yang mengetahui hal itu, bahkan auditor-auditor BPK yang menganalisa pembelian Alutsista tersebut," jelasnya.

Arief menegaskan, pembelian Alutsista melalui agen-agen ini jelas melanggar ketentuan Undang-Undang, bahwa pembelian alutsista harus yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri.

"Kalau kita mau beli produk luar negeri itu dan manakala produk di dalam negeri belum dimungkinkan, maka harus dengan cara G to G (government to government) atau G to B (government to business) seperti yang saat ini menjadi kebijakan dari Menhan Prabowo, sebab jika pakai agen maka melanggar undang-undang," jelasnya.

Karena itulah, Arief menilai wajar agen-agen Alutsista yang selama ini menjadi Mafia Alutsista melakukan serangan balik ke pada Prabowo, karena mereka tidak lagi kebagian jatah. Dan serangan yang dilancarkan itu sangat rapi dan testruktur.

"Tentunya dengan biaya tinggi agar terframing sebagai program-program perbaikan sistim pengadaan alutsista yang sedang dibenahi Prabowo. Harapannya mereka bisa kembali menjadi agen-agen alutsista di Kemhan," tutup Arief.