Anggota Komisi IV DPR RI Muslim di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Dirut Perum Bulog di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5). (Foto: Geraldi/Man)
Jakarta, Jurnas.com - Kebijakan impor bawang putih untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebanyak 76.568 ton oleh Kementerian Perdagangan pada Mei 2021 ini jangan dijadikan alasan untuk terus menerus bergantung pada produk impor.
Bukan tanpa alasan, menurut Anggota Komisi IV DPR RI Muslim, produksi bawang putih di Indonesia sebenarnya sudah memiliki kualitas yang bagus.
“Tentu kita berharap juga, jangan pemerintah ini dijadikan alasan untuk impor-impor (bawang putih) terus, padahal potensi bawang putih kita juga bagus, misalnya kayak seperti di Lombok, bahkan di beberapa daerah di Indonesia juga produksi bawang putih bagus,” kata Muslim di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/5).
Untuk itu, menurut Muslim, budi daya bawang putih dalam negeri perlu terus didorong khususnya juga pada produk holtikultura yang harus diprioritaskan untuk pemenuhan dalam negeri. Hal ini dikarenakan potensi alam Indonesia yang sangat memadai dan berpotensi untuk budi daya komoditas holtikultura.
“Makanya kita minta Kementerian Pertanian untuk pro dong kepada petani, jangan (hanya) pro kepada pengusaha. Siapapun pasti mau impor, untungnya gede, tapi siapa yang menikmati? bukan masyarakat, pengusaha lagi. Tentu kita berharap pemerintah berpihaklah pada petani,” kritik politisi Partai Demokrat itu.
Jika impor bawang putih terus menjadi solusi pemenuhan kebutuhan bawang putih dalam negeri, menurut Muslim, hal tersebut dapat membuat petani sulit untuk sejahtera dan ketahanan pangan tidak akan terwujud.
“Kalau itu terus terjadi, sampai kapanpun kita akan bergantung dengan impor, yang pada akhirnya nasib petani kita yang hampir 33 juta itu tidak akan pernah sejahtera, kita bicara ketahanan pangan tidak akan terwujud,” tutup legislator dapil Aceh II itu
Warta DPR Komisi IV DPR Impor bawang Putih Demokrat Kemendag Muslim
