Kamis, 17/06/2021 12:18 WIB

AS Sanksi Menteri Myanmar dan Kepala Bank Sentral

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam Kementerian adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan di belakang barikade selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar pada 27 Februari 2021. [Stringer - Anadolu Agency]

Washington, Jurnas.com - Kementerian Keuangan Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi pada 16 pejabat senior Myanmar dan anggota keluarga pada Senin (17/5), atas dukungan serangan kekerasan dan mematikan pemerintah terhadap gerakan pro-demokrasi negara itu.

Di antara mereka yang ditempatkan pada daftar hitam adalah empat anggota Dewan Administrasi Negara Junta, tujuh menteri, ketua Komisi Pemilihan Umum yang dikendalikan militer, dan Gubernur Bank Sentral Myanmar.

Tiga lainnya dalam daftar adalah anak-anak anggota Dewan Administrasi Negara yang telah disetujui sebelumnya setelah kudeta 1 Februari menggulingkan pemerintah terpilih.

Sejak saat itu negara tersebut telah mengalami protes dan pemogokan yang telah diletakkan dengan kekuatan, meninggalkan hampir 800 mati, menurut kelompok pemantauan lokal.

"Rezim militer Myanmar menekankan gerakan pro-demokrasi di negara itu dan bertanggung jawab atas serangan kekerasan dan mematikan yang sedang berlangsung terhadap rakyat Burma, termasuk pembunuhan anak-anak," kata Kementerian dalam sebuah pernyataan.

Kementerian juga mengatakan bahwa Kanada dan Inggris juga mengumumkan sanksi serupa pada anggota pemerintah militer.

Sejak Februari AS dan negara-negara Barat lainnya terus menambahkan anggota rezim militer terkemuka maupun perusahaan negara yang mendanainya ke daftar sanksi untuk menekan para jenderal untuk kembali ke demokrasi.

Sanksi ini bertujuan untuk mengunci mereka (rezim, Red) dari perdagangan global dan sistem keuangan dengan melarang individu dan perusahaan AS, termasuk bank dengan cabang AS, dari melakukan bisnis dengan mereka.

Sanksi ini juga memblokir aset apa pun yang mungkin diadakan oleh individu di bawah yurisdiksi AS.

Myanmar mengalami kegemparan sejak militer menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada Februari, memicu pemberontakan besar-besaran yang telah berupaya dengan kuali dengan kekuatan mematikan.

Setidaknya 796 orang telah dibunuh oleh pasukan keamanan sejak kudeta, menurut kelompok pemantauan lokal, sementara hampir 4.000 orang berada di belakang bar.

Meskipun tekanan pemerintah militer terus memegang kekuasaan dan belum memberikan dasar kepada para pemrotes.

Pada Minggu pasukan pertahanan anti-junta di negara bagian barat Dagu mengatakan enam anggota oposisi telah terbunuh setelah berhari-hari bentrokan.

Menambah tekanan internasional pada negara itu, pada hari Selasa Majelis Umum PBB akan menimbang rancangan resolusi non-pengikat yang menyerukan penangguhan langsung transfer senjata ke Myanmar Militer.

Resolusi itu menyerukan penangguhan langsung dari pasokan langsung dan tidak langsung, penjualan, atau transfer semua senjata, amunisi, dan peralatan terkait militer lainnya ke Myanmar. (AFP)

TAGS : Militer Myanmar Aung San Suu Kyi Joe Biden Amerika Serikat




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :