Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda. (Foto: Jurnas)
Jakarta, Jurnas.com - Kalangan dewan angkat bicara soal keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menetapkan surat keputusan bersama (SKB) 3 Menteri, yakni Mendikbud, Menag, dan Mendagri terkait seragam sekolah dicabut.
Ketua Komisi X DPR RI, Syaiful Huda mengatakan, pihaknya sangat menghormati keputusan tersebut.
"Kita hargai kita hormati keputusan MA yang mencabut SKB Mendikbud, Menag, dan Mendagri, itu kita hormati sebagai keputusan dan untuk selanjutnya kita minta SKB 3 Menteri itu secepatnya ditembuskan ke 3 Kementerian, 3 kementerian supaya secepatnya bisa konsolidasi," kata dia saat dikontak, beberapa saat tadi, Jumat (7/5).
Sejatinya, lanjut Syaiful Huda, SKB 3 Menteri itu diciptakan guna menjaga keragaman dan mempertahankan kebangsaan di lingkungan sekolah, sehingga tidak terjadi ruang diskriminasi di sekolah terhadap siswa dan siswi.
"Saat yang sama kita perlu hargai motivasi, terkait lahirnya SKB 3 menteri yang semangatnya sebetulnya ingin keragaman, ingin menjaga suasana mempertahankan kebangsaan kita, terutama di dunia pendidikan supaya tidak terjadi ruang diskriminasi karena kadang sekolah atau Pemda mengambil kebijakan yang agak tidak menghargai ruang keragaman dan toleransi itu," terangnya.
Syaiful mewanti-wanti pemda untuk tidak menjadikan keputusan MA tersebut sebagai euforia untuk membuat kebijakan intoleran.
"Karena itu, kita imbau kepada pemda masing-masing untuk menjadikan sekolah sebagai area zona yang anti diskriminasi khususnya terkait penggunaan dan pemakaian seragam sekolah anak kita. Karena memang mereka yang punya kewenangan yang diatur dalam UU nomor 23 soal Pemda. Jadi kejadian ini jangan sampai menjadi euforia malah Pemda berlomba lomba keluarkan kebijakan yang malah kontradiktif bagi penjagaan kita terhadap keragaman yang ada di Indonesia,”terangnya.
Ke depan, lanjut politisi PKB ini, Kemendagri harus bisa memberikan surat edaran kepada para kepala daerah agar tidak menggunakan kewenangannya terkait seragam sekolah untuk menodai keberagaman. Bahkan, Syaiful menyebut Kemendagri juga berwenang untuk mengevaluasi setiap perda-perda yang kontradiktif dengan tujuan keragaman tersebut.
"Saya kira ke depannya saya nggak tahu solusi operasional seperti apa, mungkin Kemendagri bisa buat surat edaran yang sifatnya Pemda tidak boleh menggunakan kewenangan untuk menodai keberagaman terkait peraturan seragam sekolah," jelasnya.
"Kita sudah sepakat meletakkan lembaga pendidikan sebagai ruang mengajari anak soal toleransi, keberagaman, kebersamaan, dan penghargaan terhadap kebersamaan. Sampai nanti duduk bersama lah kira-kira begitu, difasilitasi Kemendagri supaya kira-kira ketika ada kebijakan yang sifatnya diskriminatif yang dikeluarkan Pemda itu bisa dievaluasi dan digugurkan oleh Kemendagri, sebagaimana perda, Kemendagri itu ada kewenangan bisa evaluasi," demikian Syaiful Huda.
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya memerintahkan pemerintah mencabut Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Agama tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemda pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
Perkara Nomor 17 P/HUM/2021 itu diketok pada 3 Mei 2021. Duduk sebagai ketua majelis Yulius dengan anggota Is Sudaryono dan Irfan Fachruddin.
KEYWORD :Warta DPR Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda PKB SKB 3 Menteri Seragam Sekolah
