Jum'at, 19/04/2024 22:35 WIB

Anggota DPR: Pemerintah Harus Beri Solusi Bantu UMKM Jelang Hari Raya

Anggota DPR RI Santoso meminta pemerintah untuk memberikan solusi untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021.

Anggota DPR RI, Santoso

Jakarta, Jurnas.com - Anggota DPR RI Santoso meminta pemerintah untuk memberikan solusi untuk membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021. Berdasarkan rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2021 terkontraksi minus sebesar 0,74 persen.

Hal ini, mengakibatkan sektor UMKM sangat terpukul ditambah adanya pembatasan mobilitas penduduk. Sehingga, berpengaruh terhadap lemahnya permintaan.

“Untuk itulah dalam momen menjelang hari raya Idul Fitri ini, saya berharap agar pemerintah berikan solusi terhadap para UMKM yang memang produknya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka perayaan hari Idul Fitri ini,” jelas Santoso dalam interupsinya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2020-2021 di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/5).

Selain membantu produk UMKM, Santoso juga ingatkan pemerintah agar berkomitmen melakukan penghematan anggaran melalui penghapusan kegiatan seremonial pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) di tahun 2022.

“Tidak perlu lagi ada acara ulang tahun kementerian/lembaga. Mungkin yang hanya perlu perayaan adalah HUT RI, TNI, dan Kepolisian. Yang lain, menurut saya tidak perlu karena ekonomi kita sedang menurun. Lebih baik dana itu dipergunakan untuk kepentingan masyarakat yang saat ini sedang mengalami kesulitan,” tegas Santoso.

Diketahui, dalam Laporan BPS tersebut, disebutkan pula Ekonomi Indonesia triwulan I-2021 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,96 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Pendidikan sebesar 13,04 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam sebesar 43,35 persen.

KEYWORD :

Warta DPR Komisi VI DPR Solusi Bantu UMKM




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :