Senin, 21/06/2021 21:10 WIB

Komisi IX Dukung BKKBN Percepat Penurunan Angka Stunting

BKKBN tanpa amunisi dan kewenangan, maka sangat sulit untuk mencapai target yang ambisius dalam menurunkan angka stunting dari angka ari 27,6 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra, di Hotel Novotel Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (30/4).

Jakarta, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) telah menetapkan sejumlah program untuk mempercepat penurunan angka stunting dari 27,6 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, BKKBN akan melakukan pendampingan bagi calon pengantin selama 3 bulan sebelum memasuki pernikahan.

"Jadi, sebelum menikah sudah harus terdaftar sehingga kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon pengantin. Ini juga sekaligus untuk menyiapkan penyuluhan tetang persiapan kehidupan berkeluarga," kata Dwi di sela Sosialisasi Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Program Bangga Kencana Bersama Mitra, di Hotel Novotel Gadjah Mada, Jakarta, Jumat (30/4).

Selain itu, lanjut Dwi, BKKBN juga akan melakukan pendampingan kepada ibu hamil, dengan begitu jika terdapat pertumbuhan janin yang lambat di dalam rahim, sebelum lahir sudah bisa ditangani.

"Kemudian setelah melahirkan kita mengajak ibu KB supaya ada jarak kelahiran yang cukup sehingga anak yang dilahirkan dapat perhatian. Jadi biasanya karena kurang perhatian si kaka belum cukup besar sudah keburu punya adik biasanya ibunya akan memberikan perhatian kepada si kecil," ujarnya.

Untuk bayi di bawah dua tahun yang sudah terlanjut stunting akan dilakukan perawatan dengan pemberian gizi yang lebih bagus. "Jadi itu yang akan dilakukan kedepan. Pendampingan kepada sasaran benar-benar langsung memiliki dampak terhadap stunting," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris mengatakana akan mendukun BKKBN dalam menjalankan penugasan yang diberikan kepadan Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab dalam program penanggulangan stunting.

"Kami sudah meminta kepada pemerintah segera mengaktivasi rancangan Perpres terkait dengan penanganan stunting sehingga BKKBN bisa mempunya dasar hukum dan punya anggaran tersendiri.

Charles mengatakan, BKKBN tanpa amunisi dan kewenangan, maka sangat sulit untuk mencapai target yang ambisius dalam menurunkan angka stunting dari angka ari 27,6 persen pada 2019 menjadi 14 persen pada 2024.

"Kalau angka stunting Indonesia masih tinggi artinya bonus demografi pada 2030 bisa saja menjadi mimpi buruk bagi kita, dimana jumlah penduduk dengan usia angkatan kerja yang tinggi tetapi memang kualitas sdmnya terbatas karena salah satunya stunting," ujarnya.

Untuk itu, ia menekankan bahwa program-program BKKBN tidak hanya satu arah, tetapi membutuhkan partisipasi dari semua pihak.

"Saya berharap bapak/ibu yang hadir di sini nantinya bukanya sekadar menerima informasi saja, bukan menjadi partisipan saja, tetapi ikut menjadi duta-duta yang bisa menyampaikan kepada teman semua apa yang didengar hari ini," ujarnya. 

 

TAGS : Komisi IX BKKBN Angka Stunting




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :