Para siswa SLTA sedang memanfaatkan fasilitas internet untuk belajar bersama. Foto: baktikominfo/jurnas.com
Jakarta, Jurnas.com – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) bertekad membangun 7.904 akses internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Tekad BAKTI Kominfo ini ditargetkan selesai seluruh pembangunannya pada tahun 2022 mendatang.
“Fokus utama BAKTI Kominfo adalah menyediakan infrastruktur jaringan di daerah-daerah yang masuk dalam kategori tertinggal, terluar, terdepan, dan terpencil yang selama ini tidak tersentuh oleh operator selular,” kata Direktur Sumber Daya dan Administrasi BAKTI Kominfo Fadhilah Mathar dalam webinar tentang ”Konektivitas Telekomunikasi dalam Membangun Roadmap Indonesia Digital” di Jakarta, Selasa (27/4/2021).
Fadhilah Mathar menjelaskan, digitalisasi kian menjadi prioritas dunia, begitu pula yang terjadi di tingkat nasional, terlebih pandemi Covid-19 seperti sekarang. Industri telekomunikasi juga akan terus bertumbuh hingga 5,1% di tahun 2021 akibat adanya peningkatan kebutuhan akses data. Sayangnya, pemerataan akses internet masih menjadi kendala utama saat ini.
Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan cukup menyulitkan pemenuhan ketersediaan layanan internet hingga ke daerah 3T. Area di luar pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak yang belum terjangkau internet.
Setidaknya masih ada 70 juta penduduk Indonesia yang kesulitan mendapat akses internet.
“Inilah yang menjadi tugas besar BAKTI Kominfo untuk menyediakan fasilitas tersebut lewat percepatan transformasi digital,” ujar Fadhilah Mathar.
Lima Amanat Presiden
Sofyan Djalil Diangkat jadi Wakil Komut Intiland
Tugas ini sesuai dengan lima amanat Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada 3 Agustus 2020. Kelima amanat Presiden Jokowi tersebut adalah: Pertama, segera lalukan percepatan perluasan akses dan peningatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan internet. Kedua, persiapkan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Baik sektor pemerintahan, layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, maupun penyiaran.
Ketiga, percepat integrasi pusat data nasional. Keempat, siapkan kebutuhan SDM talenta digital. Kelima, yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan dan pembiayaan segera disiapkan secepat-cepatnya.
Untuk itu BAKTI Kominfo menargetkan tahun 2021-2022 menjadi tahun pembangunan fisik dimana sebanyak 7.904 desa/kelurahan yang saat ini belum terjangkau internet dapat menikmati sinyal 4G.
Secara total, pemerintahan Presiden Jokowi memiliki target percepatan akses internet 4G sebanyak 12.548 desa/keluharan dari 83.218 desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Dari 12.548 desa/kelurahan yang belum terlayani akses internet 4G tersebut, terbagi menjadi 9.113 desa/kelurahan yang berada di daerah 3T dan 3.435 desa/kelurahan yang berada di non-3T.
“Pembangunan infrastruktur jaringan 4G ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya mendorong ekonomi digital hingga ke daerah pelosok Indonesia,” tutur Fadhilah Matar.
Libatkan Swasta
Dalam pembangunan akses internet ke pelosok negeri ini, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta. Salah satu pihak yang digandeng adalah PT Aplikanusa Lintasarta, perusahaan penyedia jaringan dan solusi telekomunikasi.
Lintasarta bersama konsorsiumnya mendapat kesempatan untuk membangun 1.795 BTS (base transceiver station) di kawasan Papua Barat.
Direktur Marketing and Solution PT Aplikanusa Lintasarta Ginandjar mengakui banyak tantangan yang dihadapi oleh para penyedia jaringan dalam membangun akses telekomunikasi di daerah 3T. Selain kendala geografis, tingkat keamanan di lokasi, transportasi, dan minimnya pasokan listrik turut menjadi kendala.
“Cara untuk menjangkau lokasi sangat menantang, hal ini menyebabkan biaya menjadi jauh lebih mahal dibandingkan membangun BTS di daerah non-3T,” kata Ginandjar.
Menyikapi kendala di lapangan, BAKTI Kominfo selalu mengadakan pendekatan dengan pemda setempat dan aparat keamanan, agar proyek berjalan dengan mulus. BAKTI Kominfo merasa mendapat kemudahan karena aspek penyediaan lahan umumnya disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan begitu BAKTI Kominfo bisa berkonsentrasi pada aspek pembangunan fisiknya.
KEYWORD :BAKTI kominfo internet digitalisasi daerah 3T
