Senin, 17/05/2021 16:50 WIB

BKKBN dan Denmark Jajaki Peluang Kerja sama Pencegahan Stunting

Angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,18% pada 2018. 

Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)

Jakarta, Jurnas.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan, saat ini Indonesia sedang mengupayakan di bidang kesehatan untuk pencegahan stunting. 

Demikian disampaikan Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, yang diwakili Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Rizal Damanik pada acara "Ambassador Talks" yang bertema "Approaches to Prevent Stunting from Different Perspective", di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (21/4).

"Berdasarkan Global Nutrition Report tahin 2018, prevalensi stunting di Indonesia ada pada urutan ke 108 dari 132 negara, menjadikan Indonesia sebagai prevalensi tertinggi ke-2 setelah Kamboja di Kawasan Asia Tenggara," jelas Damanik.

Menurut Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Indonesia, angka stunting di Indonesia mengalami penurunan dari 37,2% pada 2013 menjadi 30,18% pada 2018. Namun, prevalensinya masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yang  berada di 20%.

Menurut Damanik, ada beberapa faktor yang berkontribusi terhadap stunting, seperti kurangnya asupan gizi, infeksi berulang atau kronis, sanitasi yang buruk dan terbatasnya pelayanan kesehatan.  Selain itu, terdapat faktor sosial, politik, budaya, dan ekonomi lain yang juga berpengaruh terhadap angka stunting di Indonesia.

Isu stunting di Indonesia merupakan salah satu prioritas nasional yang tertuang dalam Agenda Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020 - 2024. Ditekankan pada kebijakan konvergen untuk meningkatkan akses dan kualitas intervensi gizi yang spesifik dan sensitif.  Fokus wilayah penyebarluasan dilakukan secara bertahap hingga menjangkau seluruh kabupaten/kota pada tahun 2024.

"Kebijakan konvergen ini merupakan pendekatan lintas sektor yang melibatkan 24 sektor pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta dan lain-lain," jelas Damanik.

Pada Januari 2021, BKKBN diamanatkan Presiden Joko Widodo memimpin pelaksanaan program pengurangan stunting yang ditargetkan dapat menurunkan angka stunting dari 27,6% menjadi 14% pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus menurunkan angka stunting sebesar 2,7% setiap tahun. 

Ia menjelaskan berbagai intervensi untuk penyebab langsung dan tidak langsung dari stunting juga diperlukan.  Intervensi untuk penyebab langsung meliputi;  makanan pendamping untuk ibu hamil dan orang miskin;  suplemen zat besi untuk ibu hamil;  promosi dan konseling menyusui;  manajemen malnutrisi; mengembangkan pemantauan dan promosi. 

Sementara itu, intervensi yang menargetkan penyebab tidak langsung dari stunting seperti;  meningkatkan penyediaan air minum dan sanitasi;  meningkatkan akses dan kualitas gizi dan pelayanan kesehatan; meningkatkan kesadaran, komitmen, dan praktik pengasuhan serta gizi ibu dan anak; meningkatkan akses ke makanan bergizi.

Damanik menegaskan target tersebut tidak akan tercapai tanpa bantuan berbagai pihak.  Karena itu, diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai sektor dan multi pihak untuk mencapai target tersebut dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Ia juga mengatakan, Indonesia siap bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah tersebut dengan semua mitra untuk mengurangi angka stunting di Indonesia.

"Salah satunya adalah bekerja sama dengan Denmark yang bertujuan diantaranya untuk memperkuat kolaborasi antara BKKBN dan Denmark, mengembangkan kerjasama terkait percepatan pencegahan stunting dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)," kata Damanik.

Pada kesempatan yang sama, The Deputy Ambassador Royal Danish to Indonesia, Soren Bindesboll menekankan pentingnya menysosialisasikan makanan bergizi dengan pola 4 sehat 5 sempurna. Ia manyampaikan, Denmark telah melakukan program-program yang dimulai merawat bayi dengan berfokus pada ibu.

"Otoritas Kesehatan Denmark bekerjasama dengan Danish Veterinary and Food Administrationtelah mengembangkan pedoman tertulis yang difasilitasi bagi wanita untuk fokus pada kesejahteraan wanita sebelum, selama dan setelah melahirkan," kata Soren.

TAGS : BKKBN Denmark Pencegahan Stunting




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :