Sejumlah pemudik yang menuju Pulau Sumatera berada di salah satu kapal penyeberangan di Pelahuhan Merak, Banten. (Ilustrasi/Net)
Jakarta, Jurnas.com - Pro dan kontra libur mudik lebaran di tengah pandemi Covid-19 bukan kali pertama terjadi di Indonesia.
Hal itu sebagaimana diutarakan Wakil Ketua Komisi IX DPR Emmanuel Melkiades Laka Lena dalam diskusi "Simalakama Mudik dan Dampak Ekonomi Rakyat" di Media Center DPR RI, Senayan, Kamis (8/4).
Menurutnya, polemik mudik lebaran di masyarakat lebih ruwet di tahun lalu dibandingkan yang akan dihadapi bulan depan.
“Pengalaman tahun lalu itu rasanya cukup menjadi alasan bagi pemerintah dan masyarakat untuk menata kembali bagaimana persoalan mudik,” kata Melki.
Sementara itu, peneliti Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, polemik mudik lebaran sebenarnya terjadi karena tidak adanya konsistensi dari pemerintah.
“Sekarang ketika protokol kesehatan sudah mulai terinternalisasi ke masyarakat dan juga sudah mulai melanda dan sebagainya, pemerintahnya harus solid, solid untuk tidak mudik,” terangnya.
“Jadi ini satu hal yang memang sering menjadi catatan publik. Ini sebenarnya bukan persoalan mudik atau tidak mudik, yang menjadi persoalan tadi adalah seberapa konsisten kita benar-benar, antara ingin melakukan mitigasi terhadap penyebaran covid dengan semua, bukan salah salah satu instrumen, semua hal yang terkait untuk pencegahan, perluasan dari covid.”
Di tempat yang sama, anggota Komisi V DPR RI, Irwan meminta pemerintah untuk tegas mengeluarkan kebijakan terkait pro dan kontra mudik lebaran tahun ini.
“Jangan sampai ada kebijakan kontraproduktif soal larangan mudik,” terangnya.
Irwan menambahkan, apa yang disampaikan pemerintah soal larangan mudik harus betul-betul diwujudkan dalam sebuah regulasi yang menjadi acuan semua pihak untuk kemudian mendukung kebijakan larangan mudik ini.
“Jadi harus konsisten,” demikian politisi Partai Demokrat ini.
KEYWORD :Warta DPR Komisi V DPR Mudik Lebaran Covid-19
