Wakil Ketua Bappilu DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Muhammad
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong Pemerintah mewujudkan peningkatan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perbankan menjadi di atas 30 persen dari total kredit.
Menurut Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Mochtar Muhammad, keberpihakan Ketua DPR Puan Maharani, perlu disokong. Hal ini demi menjawab ancaman krisis ekonomi.
Kata mantan Wali Kota Bekasi ini, rasio kredit perbankan untuk UMKM di tanah air, berada di level 18 persen-20 persen. Sangat jauh dibanding rasio pembiayaan bank terhadap UMKM di negara lain, seperti Singapura (39 persen), Malaysia (50 persen), Thailand (51 persen), Jepang (66 persen), hingga Korea Selatan (82 persen).
"Padahal, peningkatan rasio kredit UMKM bisa selamatkan ekonomi bangsa," ujar Mochtar yang akrab disapa M2, Rabu (7/4).
Untuk mendorong perbankan nasional non BUMN mengucurkan pinjaman KUR, kata dia, Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah.
Pertama, pemerintah harus berani melonggarkan kebijakan Capital Adequacy Ratio (CAR) perbankan.
"Untuk memberikan kesempatan Perbankan Nasional memberikan bantuan kredit Usaha Rakyat. Ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR) yang terlalu ketat dan kemampuan yang terbatas akan membuat perbankan sulit menyalurkan kredit," ungkapnya.
Kedua, lanjut Mochtar, bagi perbankan nasional yang kesulitan modal, Pemerintah sebaiknya membeli saham bank tersebut secara sementara yang kemudian dapat dibeli kembali dikemudian hari atau disebut buyback.
"Ketiga, pemerintah menyiapkan jaminan asuransi kepada Kredit Usaha Rakyat sebesar 1% dari total pinjaman yang diterima oleh masyarakat. Jaminan ini bisa melalui Jamkrindo atau Askrindo dan juga penjamin swasta lainnya," tuturnya.
Keempat, kata anak buah Megawati ini, penyaluran KUR harus dilakukan berdasarkan zonasi demografi untuk mendapatkan hasil pemerataan pertumbuhan ekonomi.
"Kelima, penempatan deposito dana Pemerintah baik APBN, APBD (Provinsi, Kota, Kabupaten) yang belum terpakai ke bank swasta nasional yang sudah menggulirkan rasio KUR," tuturnya.
Kelima langkah tersebut, menurut Mochtar, akan sangat efektif ketimbang langkah Pemerintah saat ini, yang memilih melakukan stimulasi pemulihan ekonomi sebesar Rp150 triliun.
"Pemulihan ekonomi seharusnya dapat didasarkan pada penguatan ekonomi kerakyatan," tuturnya.
Berdasarkan data Dirjen Disdukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terdapat 1.080.165 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten Kota.
Apabila disimulasikan KUR masyarakat dengan bunga rendah secara bergulir oleh perbankan, yang digulirkan pada setiap RT di seluruh Indonesia, dan sebanyak 10 kepala keluarga di setiap RT per tahun.
Dikatakan, diasumsikan akan muncul 10 juta kepala keluarga penerima bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Apabila, setiap kepala keluarga mendapat bantuan KUR sebesar Rp 10 juta, maka total bantuan KUR yang disalurkan sekitar Rp 108 triliun.
Jika diasumsikan Pemerintah mampu mendorong Rp 500 triliun anggaran perbankan untuk program KUR ini, dan Pemerintah menyiapkan jaminan asuransi KUR sebesar 1 persen dari jumlah KUR, atau setara Rp 50 triliun. Maka, masyarakat yang terselamatkan perekonomiannya dari program KUR ini, mencapai 50 juta kepala keluarga di seluruh Indonesia.
Saran dia, sebaiknya Pemerintah melakukan refocusing terhadap berbagai program kerakyatan semacam ini. Sehingga, basis ekonomi menguat, daya beli masyarakat meningkat, pada gilirannya menguatkan ekonomi di tingkat nasional.
"Seperti yang diungkapkan Bung Karno dalam Trisakti-nya, Berdaulat di bidang politik, Berdikari di bidang ekonomi, dan Berkepribadian dalam kebudayaan," imbuhnya.
Dalam hal ini, kata dia, Menteri BUMN, Erick Thohir harus menjadi lokomotif utama untuk menguatkan struktur perekonomian nasional.
"Menteri BUMN harus bisa menjadi contoh bagi para pengusaha untuk membangkitkan perekonomian nasional, yang sedang butuh likuiditas nasional," tuturnya.
Dikatakan, tak ada kelirunya bila Presiden Jokowi mengikuti jejak era Presiden Megawati Soekarno Putri yang sukses mendongkrak perekonomian pasca krisis 1998.
"Kalau keliru menangani krisis ekonomi ini, bisa saja kabinet Jokowi mengalami krisis ekonomi seperti yang dialami kabinet Soeharto di tahun 1998," pungkasnya.
KEYWORD :Krisis Ekonomi Presiden Jokowi Megawati UMKM
