Selasa, 14/10/2025 08:50 WIB

Utang Bengkak, JK Sebut Karena Pemerintah Sebelumnya

Herwin Wijaya | Jum'at, 28/10/2016 21:37 WIB


Bengkaknya utang itu, kata Jusuf Kalla, karena terjadi akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi yang berlebihan pada masa pemerintahan sebelumnya.

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sekitar 20 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017 akan ditujukan untuk membayar utang pemerintah yang mencapai Rp 500 triliun.

Bengkaknya utang itu, kata Jusuf Kalla, karena terjadi akumulasi bunga utang dan pemberian subsidi yang berlebihan pada masa pemerintahan sebelumnya. Sedangkan sisi lainnya, pemasukan pajak tahun 2016 tidak mencapai target sementara pembangunan harus terus berjalan.

"Utang negara sampai dengan bulan Agustus (2016) itu sudah kurang lebih Rp3.400 triliun. Cukup besar memang pertumbuhannya di dua tahun terakhir dan memang juga tinggi akibat anggaran kita besar. Kemudian pemasukan pajak agak tidak dicapai target, sedangkan proyek berjalan," kata Jusuf Kalla.

Dengan kondisi utang itu, secara tidak langsung Jusuf Kalla mengatakan bahwa pemerintahan lalu turut andil dalam besarnya utang yang harus dibayar dan dibebankan kepada pemerintahan saat ini. "Utang ini akumulasi selama puluhan tahun, defisit juga seperti itu. Salah satu yang menyebabkan banyak defisit karena subsidi tinggi sebelum-sebelumnya," ujarnya.

"Jadi memang seperti yang tercantum di APBN 2017 bunga saja itu kurang lebih Rp 220 triliun, bunga hutang. Kemudian cicilan yang harus dibayar kurang lebih Rp 220 triliun. Jadi total memang cicilan utang dengan bunganya itu lebih hampir Rp 500 triliun malah, dan itu memperberat APBN kita," ungkapnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara pada APBN 2017 tercatat mencapai Rp 2.080,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari, belanja pemerintah pusat Rp 1.315,5 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp 764,9 triliun. Sedangkan, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.750,3 triliun, terdiri dari penerimaan dalam negeri Rp 1.748,9 triliun dan penerimaan hibah Rp 1,37 triliun.

Perinciannya, pembiayaan utang Rp 384,690 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 47,488 triliun, pemberian pinjaman negatif Rp 6,409 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 924,1 miliar, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 300,0 miliar.

Menurut dia, kondisi tersebut memaksa pemerintah mengambil sejumlah langkah. "Seperti penghematan di berbagai sektor, termasuk anggaran belanja kementerian/lembaga. Langkah lainnya adalah mengurangi belanja subsidi. Tujuannya agar tidak menambah utang negara," ujar JK.

KEYWORD :

Utang Indonesia Jusuf Kalla




JURNAS VIDEO :

PILIHAN REDAKSI :


TERKINI

TERPOPULER