Menkumham Yasonna Laoly
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly telah membacakan keputusannya bahwa Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) tidak memenuhi syarat alias ditolak keabsahannya oleh pemerintah.
Bersamaan dengan itu, Pemerintah mengakui Partai Demokrat yang sah adalah kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Namun, Yasonna memprediksi perseteruan Partai Demokrat ini akan panjang dan sulit untuk disatukan.
"Saya prediksi pertarungan ini panjang. Karena sudah apa ya, sudah personal. Ya gak bang," kata Yasonna saat hadir secara eksklusif dalam diskusi Karni Ilyas Klub akhir pekan kemarin, Sabtu (3/4/2021).
Yasonna menilai konflik Partai Demokrat sudah sangat dalam dan sudah bersifat personal.
"Sampai-sampai buat konfrensi pers di Hambalang. Menyerang ini, mengadukan bahwa Anggaran Dasar dirubah, menempatkan pak SBY sebagai pendiri lah. Segala macam lah," ungkap Yasonna.
Bagi Yasonna, konflik Demokrat ini agak berat dibanding dengan konflik Partai Golkar maupun PPP yang akhirnya bisa disatukan kembali.
"Kalau dulu Golkar kan masih bisa, PPP masih bisa melalui satu mekanisme kita satukan. Tapi ini nampaknya sudah seru kali gitu," tegasnya.
Ia juga secara tegas menampik tudingan bahwa ada cawe-cawe pemerintah maupun PDI Perjuangan dalam konflik tersebut.
"Terus ada kan bilang, itu Menkumham PDI Perjuangan, ada sejarah begini, dengan Ibu Ketua Umum saya begini-begini. Enggak. Ibu (Megawati Soekarnoputri) enggak singgung. Sudah sesuai aturan saja," tegasnya.
Pada kesempatan itu, Yasonna mengakui sudah mengendus potensi konflik Partai Demokrat ini beberapa minggu setelah Kongres 2020 yang menetapkan AHY ketua umum dan melaporkan itu ke Kemenkumham.
"Jadi beberapan minggu setelah penetapan kepengurusan Kongres 2020 itu, sudah ada kelompok-kelompok Demokrat. Ada pendiri, ada ini. Datang kepada saya mengatakan, itu kongresnya engak bener, itu kongresnya asal ketok, tidak dibahas anggran dasar anggran rumah tangga," tutur Yasonna.
Namun protes itu, lanjut Yasonna, dilakukan setelah Kemenkumham menetapkan kepengurusan Partai Demokrat dengan ketua umum AHY.
"Maka saya katakan, kalian ribut setelah disahkan. Saya tidak bisa batalkan," tandas Yasonna.
"Kalau kalian gitu, kalian gugat di PTUN saja. Bukan di Kemenkumham. Tidak bisa," terang Yasonna.
Yasonna Hamonangan Laoly Kemenkumham Partai Demolrat Kongres Luar Biasa Golkar PPP
