Max Sopacua, salah satu inisiator KLB Partai Demokrat Sibolangit
Survei Charta Sebut Mayoritas Publik Tak Setuju KLB, Max: Itu Kulit dan Tidak Substantif
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Sibolangit Max Sopacua mengatakan, hasil survei Charta Politika tidak substantif dan hanya menyentuh kulit masalah, sehingga hasilnya banyak yang tak setuju KLB.
Menurut Max, survei itu hanya melihat batas kulit luar saja, dan tidak melihat ke dalam ataupun tidak melihat landasan-landasan faktual hingga dilakukannya KLB.
"Ini kan bukan urusan memilih partai di pemilu. Ini urusan internal partai terhadap kesewenanan dan manipulasi di dalam partai. Kalau orang tidak mengetahui masalah tentu dia tidak mengerti. Jangankan rakyat, adalakanya pengamat pun hanya melihat bagian luar dari diadakannya KLB. Itu masalahnya," jelas Max Sopacua kepada Jurnas.com, Minggu (30/3/2021).
Max menyebut satu contoh, bagaimana 99 orang pendiri Partai Demokrat dihapus dalam mukadimah, AD/ART partai saat Kongres 2020, kemudian diganti dan dimasukan nama SBY sebagai pendiri padahal dia sama sekali bukan pendiri.
"Ini bisa disebut makar. Sama misalnya kalau SBY dan AHY hapus proklamator kemerdekaan misalnya. Ketika kita diskusi dan pertanyakan ini, urusan internal partai ini, kan tidak bisa mereka menjawab," tandas Max.
Oleh sebab itu, Max mengatakan bahwa hasil survei Charta Politika tidak relevan dalam konteks Partai Demokrat saat ini, karena tidak melihat hal-hal substantif yang terjadi.
"Survei tidak menyentuh hal substantif. Dan publik kan hanya terbatas mengetahuinya. Bahwa ada KLB, kelompok Jhony Allen dll. Publik tidak melihat adanya Sekte yang dibangun di Partai Demokrat oleh SBY, AHY dan keuarganya," tuntas Max.
Sebelumnya, Lembaga survei Charta Politica memaparkan hasil jajak pendapat yang menunjukkan bahwa mayoritas responden mengetahui adanya penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Sibolangit, Deli Serdang, 5 Maret 2021.
"51,9 persen publik mengetahui, 23,1 menyatalan tidak tau ada KLB, dan 25 persen tidak menjawab," demikian disampaikan dalam survei yang dirilis Minggu, (30/3/2021).
Kemudian dijelaskan, bahwa secara umum responden lebih banyak yang menyatakan tidak setuju dengan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat melalui KLB tersebut.
"37,6 persen tidak setuju KLB, 16,1 persen setuju KLB, dan 44,3 persen tidak tau/tidak jawab," jelasnya.
Adapun terkait opini keterlibatan pemerintahan Jokowi dalam kisruh Partai Demokrat, survei ini menemukan mayoritas responden, yakni 51,3 persen menyatakan Pemerintahan Jokowi tidak memiliki keterlibatan, kemudian 15,7 responden menyatakan pemerintah terlibat, dan 33,1 menyatalan tidak tau/tidak menjawab.
Survei Charta Politika Max Sopacua Partai Demokrat Kongres Luar Biasa
