Sabtu, 13/08/2022 19:30 WIB

Tolak Impor Beras, PDIP Tegaskan Politik Pangan Berdikari

Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta, Jurnas.com - Sikap ngotot Menteri Perdagangan M Lutfi untuk membuka kran impor beras sebanyak 1 juta ton memicu reaksi keras dari PDI Perjuangan.

Sebagai partai penyokong utama pemerintahan Jokowi-KH Maruf Amin, PDIP meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait, baik kementrian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.

"Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri," ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sabtu (20/3/2021).

Terkait pangan, lanjut Hasto, sikap PDI Perjuangan sangat jelas: jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.

Hasto juga menuturkan sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah Partai bergerak, dan bagi Hasto langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu Presiden.

Karena itu, tegas Hasto, sikap ngotot yang ditunjukkan menteri perdagangan untuk impor beras sangat disesalkan.

"Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden," tegasnya.

PDI Perjuangan, lanjut Hasto, sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah  yang menjadi sentra produksi pangan.

"Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani” tuntas Hasto Kristiyanto.

TAGS : Politik Pangan Berdikari Impor Beras PDI Perjuangan




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :