Kamis, 18/08/2022 11:03 WIB

Kebijakan Impor Menuai Gelombang Kritik

semestinya pemerintah bisa melakukan pembangunan pabrik dalam negeri

H. Heri aktifis dan Ketua DPC Relawan Perjuangan Demokrasi Kabupaten Indramayu

Jakarta, jurnas.com - Kebijakan impor beras dan garam yang direncanakan pemerintah terus menuai kritik.

Setelah sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang hendak melakukan impor beras 1 juta ton, kali ini, Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Sakti Wahyu Trenggono yang disebut akan membuka kran impor garam sebanyak 3 juta ton.

Kebijakan tersebut ternyata sudah diputuskan pemerintah, yakni dalam rapat bersama Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Hobi mengimpor sebenarnya persoalan yang sudah mendarah daging, jika ada peluang keterbatasan, mulai mencari celah untuk mengimpor," kata H. Heri, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Relawan Perjuangan Demokrasi Kabupaten Indramayu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (19/3/2021.

Menurut Heri, semestinya pemerintah bisa melakukan pembangunan pabrik garam serta dengan biaya tidak mahal jika peruntukannya untuk mengamankan stok ketersedian garam dalam negeri.

"Semua instrumen untuk membangun pabrik garam ada di Indonesia, yang tidak ada hanya kemauan," tegasnya.

Ia menilai garis kebijakan Presiden Jokowi bisa tidak sejalan jika para menteri ekonominya masih hobi impor.

"Menteri yang bermental tengkulak ini, sudah pasti menjadi salah satu penghambat percepatan pembangunan kemandirian ekonomi yang dilakukan Pak Jokowi. Karena para menterinya cenderung hanya mencari solusi instans, hobi berbisinis dengan rakyatnya, apalagi yang sangat kita khawatirkan justru berbisnis rente dari kebijakan impor ini " kritik Heri

"Repdem minta semua menteri yang bermental tengkulak dan pencari keuntungan pribadi untuk segera dibuang dari kabinet " tukas Heri.

TAGS : Impor beras impor garam relawan pejuang demokrasi H. Heri




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :


TERKINI