Ketua Komisi VII DPR, Fadel Muhammad
Jakarta - Komisi VII DPR mengundang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjelaskan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang bermasalah. Sebab, akibat banyaknya IUP bermasalah mengakibatkan kerugian negara.
Ketua Komisi VII DPR, Fadel Muhamad mengatakan, berdasarkan laporan dari Kementerian ESDM dan Dirjen Minerba, bahwa ternyata banyak IUP yang bermasalah. "Di lain pihak pendapatan negara itu banyak kerugian. Dan kemudian negara menugaskan kepada KPK untuk mengadakan semacam studi penelitian mengenai hal itu," kata Fadel, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/10).Untuk itu, Komisi VII DPR meminta agar institusi tindak kejahatan korupsi itu melakukan penelitian terkait permasalahan tersebut.KPK Komisi VII DPR Fadel Muhammad Izin Usaha Pertambangan Jurnas.com
