Kondisi beras di Pasar Induk Beras Cipinang (Foto: Supi/jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Slamet Aryadi menolak kebijakan impor beras yang kini telah melukai hati petani dan merusak kondisi harga di lapangan.
Kata dia, kebijakan tersebut malah membuat gaduh, juga membuat resah dan gelisah jutaan petani Indonesia. "Intinya saya menolak impor beras karena sangat merugikan petani. Apalagi mereka sedang menghadapi panen raya. Harusnya diserap," ujar Slamet, Selasa (9/3).
Politikus muda itu mengatakan, kebijakan impor beras merupakan cerminan bahwa kerja keras petani selama ini tidak dihargai sama sekali. Padahal petani adalah tulang punggung atas berbagai proses jalanya pembangunan pertanian nasional.
DPR Harap Sektor Pertanian Tumbuh Kuat di 2025
"Saya kira yang harus dilakukan saat ini adalah membatalkan kebijakan impor dan mulai melakukan penyerapan hasil panen. Terutama peranan Bulog yang sangat dibutuhkan," kata dia
Sebelumnya Anggota Komisi IV lainya dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin juga meminta pemerintah agar membatalkan kebijakan impor beras 1 jura ton yang dialokasikan melalui Perum Bulog.
Menurut Andi Akmal, sebaiknya pemerintah membenahi setiap kebijakan agar tidak menyakiti para petani yang tengah berjuang meningkatkan produksi dalam negeri.
"Kami Fraksi PKS menolak kebijakan impor beras 1 juta ton. Bukan kami anti impor, tapi kalau impor ini malah menyengsarakan petani yang sekaligus menguntungkan para pemburu rente sunggu sangat keterlaluan. Jangan lagi pemerintah melakukan kebijakan yang malah merugikan petani dalam negeri," kata dia.
Karena itu, Andi Akmal mendesak agar pemerintah tidak melakukan sandiwara pada persoalan impor beras. Apalagi, pemerintah pernah melakukan kebijakan sunyi, dimana setahun lalu tiba-tiba ada impor tanpa pembahasan dan penjelasan yang masuk akal.
"Kebijakan beras ini selalu banyak kontradiktif bila menyangkut persoalan impor. Alasannya dibuat-buat dan bertentangan dengan kondisi dalam negeri," kata dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan mengimpor 1 juta-1,5 juta ton beras dalam waktu dekat ini untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga di dalam negeri.
"Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta -1,5 juta ton," jelas dia dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan (Kemendag) 2021, Kamis (4/3).
Airlangga menjelaskan, pemerintah akan melakukan dua kebijakan demi menjaga ketersediaan beras dalam negeri. Langkah ini diambil terutama setelah ada program bantuan sosial (bansos) beras PPKM, antisipasi dampak banjir dan pandemi COVID-19.
Dua kebijakan tersebut, pertama, impor 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500 ribu ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Kedua, penyerapan gabah oleh Perum Bulog dengan target setara beras 900 ribu ton saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021, dan 500 ribu ton pada Juni sampai September 2021.
KEYWORD :Komisi IV Impor Beras
