Selasa, 20/04/2021 19:46 WIB

Besok, Menteri PANRB Laporkan Progres Penyederhanaan Birokrasi

Rakor bertujuan membahas bersama kemajuan yang telah dicapai dalam proses penyederhanaan birokrasi.

Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji. Foto: panrb/jurnas.com

Jakarta, Jurnas.com – Kementerian PANRB akan mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual bersama instansi pusat dan daerah untuk mengejar target program penyederhanaan birokrasi dan pengadaan calon ASN (CASN) tahun 2021,  pada Kamis (4/3/2021).

Rakor yang akan dibuka oleh Wakil Presiden RI ini akan dimanfaatkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo untuk melaporkan progres penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN 2021.

“Mengingat masih dalam masa pandemi, rakor ini akan dilaksanakan secara virtual dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji di Jakarta, Rabu (3/3/2021).

Rakor bertujuan membahas bersama kemajuan yang telah dicapai dalam proses penyederhanaan birokrasi dan memperoleh masukan mengenai kebijakan pengadaan Calon ASN 2021 di lingkungan kementerian/lembaga dan daerah.

“Melalui rakor ini diharapkan dapat dirumuskan bersama suatu langkah strategis yang terpadu, terarah, dan sistematis dalam mendorong percepatan proses penyederhaan birokrasi dan pengadaaan CASN yang semakin adil, transparan, dan berkualitas sesuai kebutuhan organisasi,” katanya.

Menurutnya, penyederhanaan birokrasi yang saat ini terus berlangsung merupakan suatu terobosan yang bertujuan mempercepat pelayanan, meningkatkan responsivitas birokrasi, dan kualitas output birokrasi.

Kebijakan ini berdampak nyata pada pelayanan publik yang semakin cepat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan dasar dan proses perizinan dalam waktu singkat, termasuk melalui sistem pelayanan dari instansi pemerintah yang kini beradaptasi dengan sistem daring atau online.

“Kuncinya adalah seberapa cepat negara dapat melayani, aparat pemerintah sigap dan cepat melayani masyarakatnya, mengejar ketertinggalan, dan mengadopsi hal-hal baru yang inovatif,” jelas Atmaji.

Penyederhaan birokrasi sebagai bagian dari akselerasi reformasi birokrasi dapat dijadikan sebagai faktor pendorong perbaikan ekonomi melalui penciptaan iklim investasi yang baik, dan penghapusan pungutan liar.

Selain itu, kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kebahagiaan masyarakat melalui pelayanan publik, dan peningkatan daya saing bangsa melalui pembentukan ASN yang semakin berkompeten.

Sementara itu, sistem pengadaan CASN yang kini telah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) sejak 2013, mejadikan proses rekrutmen menjadi lebih adil, transparan, dan mampu menjaring CPNS dengan kualitas dasar yang baik serta berhasil menekan kemungkinan terjadinya kecurangan dan praktik KKN dalam rekrutmen CPNS.

“Namun demikian, keberhasilan dan kemajuan dalam penerimaan CASN ini tidak menghentikan proses continuous improvement dalam proses rekrutmen CASN, misalnya dengan memulai proses talent scouting atau pengembangan proses penerimaan berbasis kebutuhan yang bukan dilakukan setahun sekali pada waktu tertentu,” tutur Atmaji.

TAGS : PANRB CPNS birokrasi




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :