Senin, 19/04/2021 23:48 WIB

Deportasi 1.000 Warga Myanmar, AS dan Kelompok Hak Asasi Kritik Malaysia

Kelompok hak asasi manusia dengan keras mengkritik rencana tersebut, dan beberapa jam sebelum deportasi, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan dihentikan sementara untuk memungkinkan gugatan hukum dari para aktivis.

Aparat kepolisian Myanmar melakukan penjagaan di Naypyidaw, Myanmar, 29 Januari 2021. (THET AUNG/AFP)

Washington, Jurnas.com - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengecam Malaysia karena mendeportasi lebih dari 1.000 warga negara Myanmar kembali ke negara yang diperintah militer mereka yang melanggar perintah pengadilan.

Para migran, yang menurut para aktivis termasuk pencari suaka yang rentan, berangkat Selasa dengan kapal angkatan laut Myanmar dari pangkalan militer Malaysia hanya beberapa minggu setelah kudeta.

Kelompok hak asasi manusia dengan keras mengkritik rencana tersebut, dan beberapa jam sebelum deportasi, Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan dihentikan sementara untuk memungkinkan gugatan hukum dari para aktivis.

Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Joe Biden mengatakan pihaknya "prihatin" dengan langkah Malaysia, di mana Washington menikmati sebagian besar hubungan persahabatan dalam beberapa tahun terakhir.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan, militer di Myanmar, juga dikenal sebagai Burma, memiliki sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia terhadap anggota kelompok agama dan etnis minoritas.

Price mencatat, Malaysia terus maju meskipun ada perintah pengadilan Malaysia yang melarang deportasi mereka dan mengingat kerusuhan yang sedang berlangsung di Burma yang tentu saja telah terjadi sejak kudeta.

"Kami terus mendesak semua negara di kawasan yang mempertimbangkan pemulangan migran Burma kembali ke Burma untuk menghentikan pemulangan itu sampai UNHCR dapat menilai apakah para migran ini memiliki masalah perlindungan," kata Price kepada wartawan di Washington, merujuk pada badan pengungsi PBB.

Disadur dari AFP, para pejabat belum memberikan penjelasan mengapa mereka mengabaikan instruksi pengadilan dan memutuskan mendeportasi 1.086 migran tersebut.

 

Amnesty International, salah satu kelompok yang menentang deportasi, mengatakan pemerintah berhutang penjelasan kepada rakyat Malaysia tentang mengapa mereka memilih untuk menentang perintah pengadilan.

"Deportasi berbahaya ini belum diteliti dengan baik dan menempatkan individu pada risiko besar," kata Katrina Jorene Maliamauv, direktur eksekutif kantor Amnesty Malaysia.

Lebih dari 100 migran yang awalnya akan dideportasi diyakini telah ditinggalkan, dengan petugas tidak memberikan penjelasan mengapa. Pada Rabu, Pengadilan Tinggi memutuskan mereka yang tersisa tidak boleh dikirim kembali karena LSM menggugat pemulangan tersebut.

Pejabat imigrasi Malaysia bersikeras tidak ada anggota minoritas Rohingya yang dianiaya - tidak diakui sebagai warga negara di Myanmar - atau pencari suaka di antara mereka yang dipulangkan.

Tetapi kelompok hak asasi telah mempertanyakan klaim pihak berwenang bahwa tidak ada pencari suaka di antara orang yang dideportasi.

Pihak berwenang sejak 2019 memblokir UNHCR dari pusat penahanan imigrasi, yang berarti mereka tidak dapat menilai migran mana yang memiliki klaim suaka asli dan harus diizinkan untuk tetap di Malaysia.

Jarang bagi LSM untuk menentang repatriasi, tetapi dalam kasus terbaru, mereka sangat prihatin dengan situasi hak asasi manusia yang memburuk di Myanmar sejak kudeta.

TAGS : Militer Myanmar Aung San Suu Kyi Joe Biden Amerika Serikat Malaysia




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :