Wakil Ketua Komisi IV DPR, Aria Bima
Jakarta, Jurnas.com - Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) serta BUMN di bidang permodalan diminta untuk berperan dalam memberikan formulasi yang tepat.
Bukan tanpa alasan, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Aria Bima, hal itu penting dilakukan untuk membantu pelaku UMKM.
“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM, yaitu di atas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPDB, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN, termasuk KPPU supaya size ekonomi untuk UMKM itu baik sektor finansial dan sektor pasarnya tidak menjadi suatu kendala dalam proses recovery dampak pandemi ini,” kata dia dalam keterangan tertulis, Senin (22/2).
Politisi PDIP ini melanjutkan, permodalan UMKM itu berbeda antara modal tetap dan modal kerja, sehingga harus dicarikan formula permodalan yang bervariasi.
“Saya sangat percaya dengan optimalisasi pengawasan Komisi VI terhadap UMKM, baik masalah anggaran, menyangkut BUMN maupun perbankan komersial, akan membuat status skenario UMKM mampu bernavigasi dalam situasi pandemi saat ini maupun pascapandemi, supaya PDB kita yang penumpang utamanya adalah UMKM, tidak mengalami suatu kendala yang mana sekarang masih minus,” jelas wakil rakyat asal Jateng itu.
Hasil survei PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk sebelumnya menunjukkan pelaku UMKM tetap optimistis, meski di tengah tantangan pemulihan ekonomi usai terkontraksi karena pandemi.
Diketahui, Hasil Survei Aktivitas Bisnis UMKM BRI pada kuartal IV 2020 mengindikasikan kegiatan usaha UMKM sedikit menurun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang tercermin pada BRI Micro & SME Index (BMSI) yang turun dari 84,2 pada kuartal III menjadi 81,5 pada kuartal IV 2020.
Meski begitu, ekspektasi BMSI yang tetap di atas ambang batas 100 menunjukkan pelaku UMKM masih optimistis menyongsong kuartal I 2021.
Survei BRI belum lama ini pun memberikan temuan menarik, yakni walaupun penilaian pelaku UMKM terhadap perekonomian secara umum menurun, penilaian terhadap kinerja pemerintah masih tetap tinggi.
Hal itu ditunjukkan dari meningkatnya indeks kepercayaan pelaku usaha (IKP) UMKM kepada pemerintah pada kuartal IV 2020 dari level 126,8 ke level 136,3 di kuartal sebelumnya.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IV DPR BUMN UMKM PDIP
