Kamis, 22/04/2021 21:34 WIB

Pemerintah Siapkan Rp157 Triliun untuk Bantu UMKM

Pemerintah telah menyiapkan dana pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp157 triliun tahun ini.

Ilustrasi kerajinan lokal UMKM (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pemerintah telah menyiapkan dana pembiayaan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp157 triliun tahun ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden, Panutan S, Sulendrakusuma dalam webinar `Strategi UMKM Naik Kelas di Tengah Tantangan Pandemi dan Digitalisasi pada Kamis (18/2) lalu.

Panutan menegaskan bahwa keberaadaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, terutama di tengah pandemi Covid-19.

"Dunia usaha kita didominasi oleh UMKM sebesar 99 persen. Tenaga kerja sebesar 97 persen diserap UMKM. Sebagian besar rakyat Indonesia mengandalkan penghasilan dari sektor UMKM," terang Panutan.

"Dari sisi output, UMKM memberikan sumbangan yang tidak bisa diabaikan dalm perekonomian nasional. Sebesar 60 PDB merupakan kontribusi UMKM dan 14 persen ekpor nasional dilakukan oleh UMKM," sambung dia.

Di tengah persoalan pandemi, lanjut Panutan, UMKM terdampak dari berbagai sisi. Penanggulangan Covid-19 menyebabkan turunnya angka penjualan, baik di dalam maupun ekpor, juga mengakibatkan terhambatnya aktifitas produksi.

UMKM juga terganggu dalam pembiayaan kelangsungan usaha. Tidak sedikit yang akhirnya terpaksa melakukan PHK dan harus menutup usaha.

"Menanggapi persoalan yang dihadapi, pemerintah segera merancang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional). Sejak Mei 2020, total anggaran PEN besar mencapai Rp589 triliun pada 2020," ungkap Panutan. Selain itu berbagai program juga diluncurkan seperti program Bangga Buatan Indonesia (BBI) untuk mendorong UMKM agar mampu beradaptasi dengan era digitalisasi.

Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah Kementerian Koperasi dan UMKM Hanung Harimba Rachman menyebut BBI telah berkolaborasi dengan berbagai kementerian terkait, e-commerce, media massa, dan berbaga pihak swasta untuk mendukung program tersebut.

"Upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi UMKM dilakukan melalui program gerakan BBI. Sejak kampanye BBI diperkenalkan pada Mei 2020, terdapat 3,8 juta UMKM yang sudah on board, melebihi yang ditargetkan sebanyak 2 juta," papar Hanung.

Hanung mengatakan, meskipun perekonomian sedang lesu, platform digital, terutama e-commerce, membawa angin segar bagi UMKM untuk melanjutkan bisnis mereka. Mengutip survei dari Sea Insight pada Juni 2020, 54 persen UMKM memanfaatkan media sosial untuk berjualan online.

Sementara UMKM yang berjualan di e-commerce mencapai 45 persen. Total transaksi di e-commerce pada 2020 lalu meningkat 36 persen dibandingkan 2019, menurut data Bank Indonesia per November 2020.

Transaksi di e-commerce tahun lalu senilai Rp286,9 triliun. Bahkan prediksi ekonomi digital Indonesia pada 2025 mencapai USD$124 miliar. Data tersebut disimpulkan bahwa digitalisasi akan memiliki dampak ekonomi yang siginifikan dan berkelanjutan bagi UMKM.

Hanung mengungkapkan bahwa Kemenkop UMKM terus meluncurkan berbagai program dan berkolaborasi dengan semua pihak untuk mendorong UMKM dan mensukseskan program PEN.

"Kami percaya bahwa kolaborasi adalah kunci. Dengan kolaborasi dan dukungan nyata berbagai pihak kami optimis pengembangan koperasi dan UMKM menjadi penyokong ekonomi nasional yang akan semakin baik," ujar Hanung.

Sementara itu Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi SuaraPemerintah.id Arief Munajad berharap dari webinar ini dapat mengedukasi para pelaku UMKM, agar bisa memiliki pandangan dan memunculkan berbagai strategi dalam menghadapi berbagai tantangan.

"UMKM kita harus bangkit dan bisa terus naik kelas. Tantangan adalah keniscayaan yang harus dihadapi untuk berkembang. Kita perlu adaptasi dengan membuat strategi dan inovasi dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut," tandas Arief.

TAGS : UMKM Bantuan Pembiayaan Pandemi Covid-19




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :