Senin, 17/05/2021 19:50 WIB

Javad Zarif Desak AS Cabut Sanksi Terlebih Dahulu jika Ingin Bahas Pakta Nuklir

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian itu, yang bertujuan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir sambil mencabut sebagian besar sanksi internasional.

Menteri Luar negeri Iran Mohammad Javad Zarif

Dubai, Jurnas.com - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif mengatakan, Amerika Serikat (AS) harus terlebih dahulu mencabut sanksi terhadap Iran jika ingin berbicara soal penyelamatan kesepakatan nuklir 2015.

Pemerintahan Presiden Joe Biden mengatakan pekan lalu bahwa pihaknya siap untuk berbicara dengan Iran tentang kedua negara yang kembali ke perjanjian itu, yang bertujuan untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir sambil mencabut sebagian besar sanksi internasional.

Mantan Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan pada 2018 dan memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran, yang secara bertahap mulai melanggar ketentuan perjanjian.

Tetapi Iran dan AS telah berselisih tentang siapa yang harus mengambil langkah pertama untuk menghidupkan kembali perjanjian itu. Iran bersikeras AS harus membatalkan sanksi AS terlebih dahulu, sementara Washington mengatakan Teheran harus kembali ke kepatuhan.

"AS tidak akan dapat bergabung kembali dengan pakta nuklir sebelum mencabut sanksi ... Setelah semua orang melaksanakan kewajiban mereka, akan ada pembicaraan," kata Zarif kepada Press TV Bahasa Inggris Iran, seperti disadur dari Reuters.

"Biden mengklaim bahwa kebijakan tekanan maksimum Trump adalah kegagalan maksimum ... tetapi mereka tidak mengubah kebijakan itu (terhadap Iran). Amerika Serikat kecanduan tekanan, sanksi, dan penindasan ... Itu tidak berhasil dengan Iran," sambung dia.

Iran sangat terpukul oleh sanksi, serta dampak ekonomi dari pandemi COVID-19.

Bukan hanya dari tekanan luar negeri untuk menghidupkan kembali pakta nuklir, parlemen Iran yang didominasi garis keras mengeluarkan undang-undang tahun lalu yang mewajibkan pemerintah mengakhiri implementasi Protokol Tambahan mulai 23 Februari, jika sanksi tidak dicabut.

Berdasarkan kesepakatan itu, Iran menerapkan Protokol Tambahan, yang memberi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) kekuatan untuk melakukan inspeksi mendadak di lokasi yang tidak diumumkan.

"Ini bukan tenggat waktu bagi dunia. Ini bukan ultimatum ... Seperti di demokrasi mana pun, kami harus menerapkan undang-undang yang disahkan oleh parlemen ... Langkah (untuk mengakhiri inspeksi mendadak) tidak mengabaikan kesepakatan," kata Zarif.

"Begitu mereka kembali ke kepatuhan penuh, kami akan kembali ke kepatuhan penuh."

Pihak AS dan Eropa dalam kesepakatan itu telah memperingatkan Iran agar tidak menghalangi inspeksi cepat Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Rafael Grossi, direktur jenderal IAEA yang berada di Teheran untuk membahas kegiatan verifikasi penting badan tersebut, bertemu pada hari Minggu dengan kepala energi nuklir Iran, media pemerintah melaporkan.

Utusan Iran untuk IAEA, Kazem Gharibabadi, men-tweet bahwa Ali Akbar Salehi, kepala Organisasi Energi Atom Iran, dan Grossi mengadakan pembicaraan yang bermanfaat berdasarkan rasa saling menghormati.

"Kami akan berbicara dengan Tuan Grossi tentang menghormati hukum negara kami ... tetapi pada saat yang sama tidak menciptakan kebuntuan baginya untuk terus melaksanakan kewajiban untuk menunjukkan bahwa program nuklir Iran damai," ujar dia.

TAGS : Mohammad Javad Zarif Kesepakatan Nuklir Amerika Serikat




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :