Minggu, 16/05/2021 00:52 WIB

Biden: AS Harus Atasi Aktivitas Destabilisasi Iran

Seorang analis politik Saudi dan sarjana hubungan internasional, Hamdan Al-Shehri mengatakan kepada Arab News bahwa tampaknya ada kesepakatan diam-diam antara AS dan Iran tentang masalah nuklir.

Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden . Foto oleh John Angelillo / UPI

Jeddah, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan, sangat penting bagi AS bekerja dengan kekuatan global lainnya untuk mengekang aktivitas destabilisasi Iran.

Berbicara di Konferensi Keamanan Munich, dia juga mengatakan bahwa pemerintahannya siap untuk terlibat kembali dalam negosiasi dengan Dewan Keamanan PBB tentang program nuklir Teheran.

"Kita harus mengatasi aktivitas destabilisasi Iran di Timur Tengah. Kami akan bekerja dengan mitra Eropa kami, dan lainnya, saat kami melanjutkan," kata Biden pada Jumat (19/2).

Sebelumnya, pemerintahannya mengatakan siap melakukan pembicaraan dengan Iran dan kekuatan dunia untuk membahas kembalinya kesepakatan nuklir 2015 atau yang dikenal Rencana Aksi Komprehensif Bersama.

Seorang analis politik Saudi dan sarjana hubungan internasional, Hamdan Al-Shehri mengatakan kepada Arab News bahwa tampaknya ada kesepakatan diam-diam antara AS dan Iran tentang masalah nuklir.

"Faktanya, apa yang kita lihat hari ini adalah bahwa pemerintah AS bersikap lunak dan tidak memberikan bobot kepada sekutunya di kawasan itu," kata dia.

Al-Shehri menambahkan bahwa pemerintahan AS saat ini mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemerintahan Obama, dan memperingatkan bahwa ini akan menciptakan defisit kepercayaan antara AS dan sekutu regionalnya.

"Ini juga akan mengarah pada perlombaan senjata nuklir di kawasan itu, karena tidak ada negara yang akan menerima melihat Iran memiliki senjata nuklir sementara negara itu tidak," katanya. "Arab Saudi, misalnya, telah memperjelas bahwa jika Iran mengembangkan bom nuklir, itu akan menyusul keesokan harinya."

Al-Shehri juga mengkritik keputusan untuk mencabut larangan bagi banyak diplomat Iran yang memasuki AS, yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump, dan penghapusan milisi Houthi dari daftar organisasi teroris Washington.

Sementara itu, para pengawas dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), pengawas nuklir PBB, menemukan partikel uranium di dua lokasi di Iran yang dapat mereka periksa setelah berbulan-bulan terhalang, kata para diplomat.

Meskipun situs tempat partikel ditemukan diyakini tidak aktif selama hampir dua dekade, penentang kesepakatan nuklir, termasuk Israel, mengatakan itu adalah bukti aktivitas nuklir yang tidak diumumkan dan menunjukkan bahwa Iran tidak bertindak dengan itikad baik.

Minggu depan, IAEA diperkirakan akan mengeluarkan laporan triwulanan tentang aktivitas nuklir Iran. Tujuh diplomat mengatakan kepada Reuters, badan tersebut akan menggunakan kesempatan itu untuk menegur Iran karena gagal menjelaskan bagaimana partikel uranium berada di dua situs yang tidak diumumkan.

Teguran, yang bisa datang baik dalam laporan triwulanan atau dokumen terpisah yang dikeluarkan pada hari yang sama, mungkin mempersulit upaya AS untuk menghidupkan kembali diplomasi nuklirnya dengan Teheran.

Otoritas Inggris mengatakan bahwa Iran harus kembali ke kepatuhan penuh dengan kesepakatan nuklir 2015 dan bahwa Barat tidak boleh memberikan kesan bahwa mereka siap untuk mengabaikan pelanggaran perjanjian Teheran.

"Saya tidak berpikir bahwa kami harus mengirimkan sinyal bahwa kami akan mengabaikan ketidakpatuhan ini atau hanya mengabaikannya," kata James Cleverly, menteri luar negeri junior Inggris yang bertanggung jawab untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, kepada BBC .

TAGS : Joe Biden Timur Tengah Kesepakatan Nuklir Destabilisasi Iran




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :