Logo Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). (Foto: Supianto/ Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo menekankan pentingnya kerja sama untuk mengejar target penurunan stunting dari 27,6 persen pada tahun 2019 menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Seperti diketahui pemerintah Indonesia telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional. Komitmen ini terwujud dalam masuknya stunting ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024.
"Stunting disebabkan beberapa faktor dan menjadi penting untuk kita tangani bersama dengan Anda yang berada di derah sebagai penentu keberhasilannya. Kita harus menyiapkan strategi dan rencana aksi yang tepat, dimulai dari pengawalan calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan serta 1000 HPK," ujar Hasto.
Rencanakan Kehamilan Agar Bayi Tidak Lahir Cacat
Menurut dia, tantangan pada masa pandemi ini juga semakin tinggi, karena pada tahun 2020 angka kemiskinan naik dan angka stunting pun mengalami kenaikan menjadi sekitar 30 persen.
Karena itu, kata Hasto, diperlukan daya ungkit yang lebih cepat dengan melakukan pengawalan dan memberikan kepastian setiap calon pengantin khususnya calon ibu mendapatkan asupan nutrisi yang baik serta pendampingan Ibu hamil oleh bidan.
Desa Ujung Tombak Pencegahan Stunting
"BKKBN tidak dapat bekerja sendirian tapi harus melibatkan Kementerian/Lembaga untuk bersama-sama bersinergi mencapai target yang telah ditentukan. Kami telah beraudiensi dengan Kementrian Agama untuk sama-sama melakukan edukasi pada calon pengantin, harapannya tiga bulan sebelum melakukan pernikahan dilakukan penilaian status gizi secara virtual, sehingga setelah menikah calon ibu sudah siap secara fisik dan mental agar tidak melahirkan generasi stunting," kata Hasto.
Endang, L. Achadi mengatakan stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak (pertumbuhan tubuh dan otak) akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Anak stunting lebih pendek atau perawakan pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berfikir. Hampir 50 persen kasus stunting tercipta dari kehamilan.
"Perbaikan status kesehatan dan gizi ibu hamil dan pra-hamil merupakan program strategis dalam meningkatkan kualitas SDM Bangsa 3 generasi kedepan karena kedaruratan dampak stunting terhadap Kualitas SDM Indonesia, perbaikan pengetahuan yg esensial tentang gizi dan kesehatan perlu dilakukan secara sistematis dan luas mencakup berbagai kelompok target, serta dilakukan secara massive dan berulang dan perlu dimulai sejak remaja karena status gizi dan kesehatan remaja puteri sebelum memasuki kehamilannya sangat penting dalam melindungi periode 1000 HPK" tegas Endang.
Dalam kesempatan yang sama, Fasli Jalal mengatakan, pemahaman tentang pentingnya penanganan stunting bagi pembangunan sumber daya manusia di Indonesia belum dipahami secara luas oleh pemangku kepentingan, karena masalah stunting baru diprioritaskan awal tahun 2010. Selama lebih kurang setengah abad masalah kekurangan gizi lebih difokuskan kepada malnutrition dan wasting yang berdasarkan indikator berat badan menurut umur.
"Pencegahan stunting lebih efektif apabila dimulai dari keluarganya, tidak hanya keluarga miskin tapi seluruh keluarga Indonesia. Kita dapat memanfaatkan kelompok-kelompok kegiatan yang ada di daerah dan bagaimana proses tersebut dapat terdata dengan baik, terutama dapat terdata dalam Pendataan Keluarga 2021 yang akan dilakukan oleh BKKBN mulai April besok. Perlu pendampingan untuk meningkatkan kualitas intervensi dan menjamin konvergensi berbagai program intervensi di tingkat keluarga untuk percepatan penurunan stunting," ujar Fasli.
Strategi dan kebijakan yang ditempuh BKKBN dengan terus memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat luas mengenai stunting, setelah Kapita Selekta ini, pusdiklat kependudukan dan KB akan melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi ASN BKKBN, tenaga program dan mitra yang secara sinergi untuk menyentuh langsung masyarakat, agar masyarakat luas terpapar mengenai stunting dan dapat mencegah stunting di masyarakat.
“ASN harus dilatih agar memiliki standar kompetensi, BKKBN harus membuat suatu pelatihan yang efektif untuk PLKB dan stakeholders dalam melakukan Advokasi Program Stunting," tambah Kepala Pusat Diklat Kepemimpinan Aparatur Nasional Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Aswad.
Angka Stunting Hasto Wardoyo Ibu Hamil
