Ketua Komisi III DPR, Herman Herry
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry menilai, kritis dan kebencian adalah dua hal yang sangat berbeda. Dimana, pemerintah cenderung lebih menerima kritik selama tidak mengandung ujaran kebencian.
Menurutnya, kritis kepada pemerintah tentu bagus, selama tujuannya membangun dan demi kepentingan bangsa.
"Kalau sudah memfitnah, mencerca dengan kata-kata yang tidak senonoh kepada pemerintah, dalam hal ini presiden, itu bukan kritis namanya, apalagi selalu melontarkan ujaran kebencian kepada pemerintah, kritis dan kebencian adalah hal yang sangat berbeda," kata Herman, ketika dikonfirmasi, Senin (15/2).
Hal itu menanggapi pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang mempertanyakan cara mengkritik pemerintah tanpa dipolisikan.
Saat ini, kata Herman, pemerintah lebih proporsional menanggapi kritik jika dibandingkan dengan zaman Orde Baru.
"Pemerintah saya melihat selalu proporsional dalam menanggapi setiap kritik yang proporsional, baik oleh presiden sendiri maupun oleh menteri-menteri nya, saya sebagai politisi pengusaha hidup dalam 2 zaman, yaitu zaman Orde Baru dan zaman reformasi, urusan cara pemerintah menanggapi kritik sangat berbeda," ujarnya.
“Kalau kita harus jujur juga, antara kritik konstruktif dengan mencerca atau lontaran kebencian adalah hal berbeda, sangat berbeda," lanjut politikus PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur itu.
Sebelumnya diberitakan, JK mempertanyakan bagaimana cara masyarakat bisa mengkritik pemerintah tanpa harus dipanggil polisi. Pasalnya, banyak warga yang berurusan dengan polisi usai mengkritik keras pemerintah.
"Tentu banyak yang ingin melihatnya bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi seperti yang dikeluhkan oleh Pak Kwik atau siapa saja. Tentu itu menjadi bagian daripada upaya kita semua," kata JK.
Tenaga ahli KSP Ade Irfan Pulungan menilai JK terlihat seolah-olah ingin memanas-manasi keadaan. Ade Irfan menyebut JK perlu membedakan antara kritik dan hujatan. Dia juga mempertanyakan cara berpikir Jusuf Kalla terkait statement yang mempertanyakan cara kritik.
"Pertama kan harus bisa bedakan antara kritik dan hujatan caci maki, mana yang dikatakan kritik mana yang dikatakan caci maki itu yang harus dipahami oleh Pak JK," kata Ade Irfan.
KEYWORD :Warta DPR Komisi III DPR Kritik Pemerintah Jusuf Kalla
