Mawahib Afkar Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar, Aktivis GP Ansor.
Kudus, Jurnas.com - Anggota DPRD Jawa Tengah dari Fraksi Partai Golkar, Mawahib Afkar, terjun langsung ke lokasi banjir yang menggenangi sejumlah kampung di Kudus, Jawa Tengah.
Mawahib Afkar yang juga aktivis GP Ansor bergelut dengan arus air yang masuk ke rumah-rumah masyarakat untuk membagikan bantuan, sekaligus ikut merasakan derita rakyat dan mencari solusinya.
"Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah Hifdzun Nafs atau meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yang lain-lain," kata Mawahib disela memberi bantuan kepada warga, Senin (15/2/2021).
Mawahib memaparkan bahwa berbagai problematika terkait bencana di Jawa tengah seolah menjadi museum. Karena itu, ia meminta pemerintah di semua tingkatan dan segenap stakeholder harus selalu hadir dengan penanganan tercepatnya.
Ia juga menyebut regulasi dengan segenap konsiderasinya sebenarnya sudah disiapkan, namun dalam praktiknya masih saja belum maksimal.
Karena itu, Mawahib mendesak agar dilakukan pengkajian ulang kebijakan terkait bencana alam di Jawa Tengah untuk pemetaan skala prioritas.
"Dalam dimensi skala prioritas secara agama adalah Hifdzun Nafs atau meyelamatkan manusianya terlebih dahulu baru yang lain-lain," jelasnya.
Alumni Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton ini menyebut Kabupaten Kudus dan sekitarnya adalah langganan bencana. Bahkan di awal 2021 ini banjir bertubi tubi melanda disusul longsor di Kecamatan Gebog. Hulu hilir banjir pun menjadi kegelisahan masyarakat, baik antar desa antar kecamatan maupun antar kota.
"Sudah saatnya penanganan banjir hulu sampe hilir menjadi skala prioritas kebijakan pembangunan di semua level pemerintah," tandasnya.
Ia juga menyebut program Desa Tengguh Bencana (Destana) BNPB belum tersosialisasi baik ke Pemerintah Desa. Padahal program tersebut sangat baik setidaknya pengurangan resiko bencana di tingkat lokal.
Di Kabupaten Kudus, lanjut Mawahib, juga sudah ada Perda No. 4/2011 dan Perbup No. 13/2015 tentang Pedoman Umum Penanganan Bencana. Ia berharap regulasi-regulasi ini bisa mengarah ke fasilitasi pembentukan destana yang hanya meliputi daerah-daerah hotspot bencana.
"Perda kerja sama daerah dan kerja sama desa juga perlu di laksanakan untuk memetakan cluster bencana dan memperkuat kebijakan mendesak terkait insfrastruktur irigasi, normalisasi sungai, maupun pembuatan embung kewilayahan," ungkap Mawahib.
Bagi Mawahib, bencana banjir memang tidak berdiri sendiri. Semua ada hulu dan hilirnya.
Karena itu, ia mengingatkan pula agar perusahaan-perusahaan besar senantiasa bersinergi dengan pemerintah dalam pananganan bencana karena income perusahaan juga dari fasilitas publik yang menyerap tenaga kerja massal.
"Banyak industri di Kudus yang berskala multinasional diharapkan turut serta dalam setiap penanganan bencana kemanusiaan," lanjut Mawahib.
Ia menyebut sebuah ironi, bagaimana Tanggul Angin yang menjadi maskot gerbang Kretek Kudus masih tergenang banjir bercampur limbah industri, dan berminggu-minggu belum juga ada solusi nyata.
"Pemompaan yang harus di lakukan sedini mungkin demi meyelamatkan ribuan nyawa di pemukiman hanya sebatas pemandangan tradisi tahunan," tandasnya.
Terakhir, Mawahib berharap sinergisitas stakeholder baik pemerintah, komponen masyarakat, dan perusahaan-perusahaan harus dilakukan dalam menangani secara cepat dan tepat.
"Bencana memang menjadi hukum alam tapi antisipasi bencana adalah tindakan mulia. Semoga pandemi dan segala bencana di negeri ini segera sirna dan kehidupan ekonomi masyarakat bisa terbangum kembali," tandas Mawahib Afkar
Anggota DPRD Jawa Tengah Fraksi Partai Golkar, Aktivis GP Ansor.
Mawahib Afkar GP Ansor Banjir Kudus BNPB
