Senin, 14/06/2021 02:45 WIB

Mubes Kosgoro 1957 Sah Sesuai AD/ART dan Keputusan Muspinas

Mubes Kosgoro 1957 dengan aturan protokol kesehatan yang ketat

Sekjen PPK Kosgoro 1957, Sabil Rachman.

Jakarta, Jurnas.com – Sekjen PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman memastikan keputusan yang diambil dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspinas) VII Kosgoro 1957 terkait penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Kosgoro 1957 sudah sesuai dengan AD/ART Kosgoro 1957.

Sabil Rachman juga menyebut mayoritas peserta Muspinas Kosgoro 1957 sudah sepakat bahwa Mubes Kosgoro 1957 pada masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek keamanan dan kesehatan peserta.

Penegasan Sabil Rachman ini sekaligus menepis anggapan sepihak yang mengatakan Muspinas Kosgoro 1957 cacat hukum.

“Hasil keputusan Muspinas Kosgoro 1957 disetujui seluruh peserta, tidak ada penolakan dari apa yang telah dihasilkan di Muspinas Kosgoro 1957, termasuk PDK Kosgoro 1957 Provinsi Jawa Timur. Semua tidak ada yang menolak," tandas Sabil Rachman di Jakarta, Jumat (12/2/2021).

Sabil Rachman yang juga pimpinan sidang saat Muspinas Kosgoro 1957 menegaskan, penyelenggaraan Mubes Kosgoro 1957 mengikuti Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKPM) untuk mencegah penularan Pandemi Covid-19 dan menjamin keamanan dan kesehatan para peserta Mubes Kosgoro 1957.

Karena itu, lanjut Sabil, kepesertaan hadirin dalam acara itu terpaksa diminimalisir melalui virtual zoom. Namun ia memastikan mekanisme pengambilan keputusan serta pengguna suara diatur secara terbuka dan demokratis.

“Jadi kalau ada anggapan bahwa peserta dari unsur PDK Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota tidak ikut Mubes lalu dianggap cacat hukum. Ini anggapan yang keliru," tegasnya.

Sabil juga menyebut PDK Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota tetap ikut. Selain sebagai peserta melalui Zoom virtual meeting dan suara mereka juga suara tidak hilang. Hanya saja ini melalui representasi PDK I Provinsi.

"Ini semua karena kita menghindari terjadi kerumunan massal yang bertentangan dengan semangat pentingnya organisasi Kosgoro 1957 menjadi bagian dari penanganan dan pengendalian Covid-19," tegas Sabil.

Pertimbangan PDK Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota hadir melalui virtual zoom, tegas Sabil, lebih karena aspek Kosgoro 1957 mendukung langkah pemerintah pusat dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 terkait disiplin penerapan protokol kesehatan.

“PDK Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota itu ada 518. Belum lagi PDK Provinsi itu ada 34, ditambah PPK Pusat, unsur DPO/MPO, DPP Gerakan, PP Lembaga Tingkat Pusat dan Perwakilan Luar Negeri, totalnya bisa lebih dari 800 orang yang akan hadir. Kalau hadir semua, akan menciptakan kluster baru, dan ini kontraproduktif dengan upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19,” ungkap Sabil.

Di sisi lain, Sabil menyebut roda organisasi Kosgoro 1957 tentu harus tetap berjalan meski dalam masa pandemi Covid-19. Apalagi penyelenggaraan Mubes Kosgoro 1957 sudah beberapa kali ditunda, sementara wabah pandemi Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir.

Akhirnya diambil keputusan bahwa penyelenggaraan Mubes Kosgoro 1957 harus berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Covid-19 bukan lagi masalah nasional tapi juga dunia. Kosgoro 1957 mendukung dan merespon penuh langkah pemerintah dalam upaya menekan angka penyebaran Covid-19. Dukungan ini ditunjukkan dengan menyelenggarakan Mubes Kosgoro 1957 dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Di satu sisi, Kosgoro 1957 mendukung pemerintah, di sisi lain keputusan organisasi Kosgoro 1957 tetap berjalan,” papar Sabil.

Muspinas Kosgoro 1957 yang diselenggarakan pada 30 Januari 2021 di Jakarta sendiri memutuskan bahwa kehadiran peserta dari unsur PDK Kosgoro 1957 Kabupaten/Kota pada Mubes Kosgoro 1957 dilakukan secara virtual zoom dari daerah masing-masing.

"Keputusan ini disepakati mayoritas peserta Muspinas Kosgoro 1957 tanpa ada penolakan," tuntas Sabil Rachman.

TAGS : PPK Kosgoro 1957 Sabil Rachman Covid-19 AD/ART




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :