Presiden Joe Biden. Foto oleh John Angelillo / UPI
Washington, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengatakan, AS mengambil tindakan terhadap militer Myanmar termasuk membekukan akses ke aset yang berbasis di Negeri Paman Sam saat ia mendesak para jenderalnya untuk melepaskan kekuasaan.
"Hari ini saya kembali menyerukan kepada militer Burma untuk segera membebaskan para pemimpin politik demokratis dan aktivis yang mereka tangkap termasuk Aung San Suu Kyi dan juga Presiden Win Myint," kata Biden dalam sambutan terakhirnya menyusul kudeta pekan lalu, seperti dilansir dari AFP.
"Militer harus melepaskan kekuasaan," katanya.
Biden mengatakan pemerintahannya memutus akses para jenderal ke dana US $ 1 miliar di AS dan akan segera mengumumkan sanksi baru.
"Saya telah menyetujui perintah eksekutif baru yang memungkinkan kami untuk segera memberikan sanksi kepada para pemimpin militer yang mengarahkan kudeta, kepentingan bisnis mereka serta anggota keluarga dekat," kata Biden.
Biden mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengidentifikasi target putaran pertama di bawah sanksi minggu ini.
Dia menegaskan kembali bahwa AS tidak akan mengekang bantuan ke Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, yang ditujukan kepada masyarakat sipil atau kelompok kemanusiaan.
Hukum AS melarang bantuan kepada pemerintah yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta, meskipun hampir semua pendanaan AS ke Myanmar disalurkan melalui kelompok non-pemerintah.
Para jenderal tertinggi termasuk panglima militer yang memimpin kudeta, Min Aung Hlaing, sudah berada di bawah sanksi perjalanan dan keuangan AS atas kampanye brutal Myanmar terhadap sebagian besar orang Muslim Rohingya.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price mengatakan bahwa Amerika Serikat masih dapat meningkatkan tekanan lebih lanjut pada para jenderal dengan mengoordinasikan tindakannya dengan sekutunya.
"Kami dapat mengenakan biaya yang bahkan lebih curam dengan bekerja sama dengan mitra dan sekutu yang berpikiran sama," kata Price.
Militer membenarkan perebutan kekuasaan pekan lalu dengan mengklaim kecurangan pemilih yang meluas dalam jajak pendapat November, yang menyebabkan partai Aung San Suu Kyi kalah telak.
Dalam 10 hari sejak panglima militer Min Aung Hlaing menggulingkan peraih Nobel dari kekuasaan dan mengakhiri satu dekade pemerintahan sipil, Myanmar diguncang oleh kampanye pembangkangan sipil yang berkembang dan protes jalanan besar-besaran.
Staf medis, pengawas lalu lintas udara dan guru melakukan pemogokan, sementara yang lain memasang pita merah di seragam mereka atau berpose untuk foto sambil mengacungkan salam tiga jari yang diadopsi oleh gerakan anti-kudeta.
Pada Rabu, militer mengumumkan bahwa hotline khusus telah disiapkan untuk pegawai negeri sipil untuk melaporkan jika mereka diintimidasi karena tidak berpartisipasi dalam kegiatan anti-kudeta.
Sebuah organisasi masyarakat sipil Myanmar yang berfokus pada teknologi juga men-tweet bahwa rancangan undang-undang keamanan cyber telah dikirim ke perusahaan telekomunikasi - yang minggu lalu diperintahkan untuk
KEYWORD :Militer Myanmar Aung San Suu Kyi Joe Biden Amerika Serikat
