Pembangunan ekonomi Indonesia./ilustrasi:sariwaran
Jakarta - Pengamat politik Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, menilai bahwa Pemerintah saat ini sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi konstitusi. Kondisi yang ada sekarang sudah mulai terlihat berubah ke arah oligarki yang kental, dan bahkan menjurus ke arah yang lain yaitu patuh pada pemodal.
Meski begitu, ungkap Herdi, selama dua tahun kepemimpinan Jokowi - JK, suhu politik di negeri ini masih adem ayem. Meskipun ada gejolak-gejolak, demonstrasi yang muncul tapi masih stabil.
“Kesenjangan kesejahteraan masyarakat kita terus tergerus, tidak hanya ada di Jakarta, bahkan sudah meluas ke seluruh Indonesia,” katanya," kata Herdi di Tebet Jakarta, Kamis (20/10), dalam diskusi dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.
Menurut Herdi, saat ini Rule of Law negara Indonesia masih sangat tertinggal. Kondisi sosial kita masih sangat lemah, pemegang ekonomi masih dikendalikan oleh taipan-taipan asing dan golongan pribumi sangat lemah ekonominya.
Kondisi yang seperti ini, Herdi mengaku khawatir dengan kontrol pemerintahan, di mana pemerintah tunduk dan patuh terhadap kepentingan pemodal daripada tunduk kepada konstitusi. Jika terus dibiarkan maka bisa membuat masyarakat acuh dan cemas.
“Dulu memang saat Soeharto berkuasa kapitalis sudah banyak, akan tetapi negara masih bisa mengontrol dan memaksa mereka untuk patuh pada konstitusi. Tapi sekarang kebalik, kapitalis yang mengkontrol konstitusi negara kita, para DPR dan Pemerintah dikontrol habis-habisan oleh para taipan dan pemodal,” katanya.
Herdi berharap, semoga Jokowi tidak hanya gagah mengatasi pungli saja, tetapi bisa menyentuh dan menyeret kejahatan-kejahatan yang besar yang berimplikasi pada hajat hidup orang banyak.
"Mengapa KPK hanya bisa menyentuh kejahatan pasar kecil, sasarannya ecek ecek?, Kenapa tidak bisa menyentuh bandar yang besar dan gelap yang menggerogoti negara habis-habisan?" ucap Herdi bertanya.[]
KEYWORD :jurnas dua tahun jokowi presiden joko widodo pemilik modal pemerintah indonesia herdi sahrasad
