Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB), Antonio Guterres. (Foto: AFP)
Singapura, Jurnas.com - Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mendukung hak rakyat Myanmar secara damai mengungkapkan penolakan atas kudeta militer awal pekan ini terhadap pemerintah sipil terpilih negara itu.
"Kudeta tidak dapat diterima di dunia modern dan saya menolak serta mengutuk kudeta," kata Gutteres dalam wawancara eksklusif dengan CNA pada Sabtu (6/2).
"Saya akan sangat merekomendasikan orang-orang Myanmar untuk mengungkapkan keluhan mereka, tetapi melakukannya dengan cara yang damai," sambungnya.
India Serukan Reformasi Dewan Keamanan PBB
Awal pekan ini, militer Myanmar menyatakan keadaan darurat dan merebut kekuasaan. Dalam penggerebekan pagi hari, tentara menahan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar, Win Myint, dan sekelompok anggota parlemen dan aktivis.
Unggahan media sosial dari Myanmar menunjukkan gerakan pembangkangan sipil yang berkembang dari orang-orang yang memukul panci dan wajan setiap malam, hingga laporan staf medis melakukan pemogokan.
Guterres mengatakan kebebasan berekspresi adalah hak asasi manusia dan mendesak militer untuk tidak melakukan kekerasan dalam kaitannya dengan rakyat Myanmar.
Dewan Keamanan PBB menyuarakan keprihatinannya dalam sebuah pernyataan yang ditulis Inggris pada Kamis (4/2), tetapi tidak lagi mengutuk kudeta tersebut seperti yang digambarkan dalam draf pertama selama pertemuan darurat yang diadakan Selasa (2/2).
Dalam pertemuan itu, DK PBB gagal meraih persetujuan membuat pernyataan bersama karena China dan Rusia tidak mendukung. Pernyataan selanjutnya juga mendukung kembalinya dialog dan proses demokrasi di Myanmar.
China adalah salah satu investor asing terbesar Myanmar. Awal pekan ini, kantor berita Xinhua yang dikendalikan negara China meremehkan pentingnya pengambilalihan militer, menyebutnya sebagai perombakan kabinet besar.
Guterre mengatakan akan melakukan segala kemungkinan untuk memastikan Aung San Suu Kyi dibebaskan, tetapi mengakui bahwa PBB tidak berdaya untuk menjamin bahwa pemimpin de facto Myanmar tidak akan menghadapi tahanan rumah jangka panjang lagi.
Aung San Suu Kyi menghabiskan hampir 15 tahun dalam penahanan antara tahun 1989 dan 2010. Dia tidak pernah terlihat di depan umum sejak kudeta.
Polisi Myanmar mendakwanya karena mengimpor peralatan komunikasi secara ilegal, setelah menemukan walkie-talkie selama penggeledahan di rumahnya.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk membuat masyarakat internasional sadar," kata Guterres meyakinkan rakyat Myanmar.
KEYWORD :Militer Myanmar Aung San Suu Kyi DK PBB Antonio Guterres
