Toko Xiaomi (Foto: Bangkok Post)
Washington, Jurnas.com - Xiaomi Corp menggugat kebijakan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang pernah memasukkan perusahaan pembuat ponsel pintar asal China itu ke dalam daftar resmi perusahaan yang memiliki hubungan dengan militer China.
Di bawah pemerintahan Trump pada pertengahan Januari lalu menambahkan Xiaomi dan delapan perusahaan lain ke dalam daftar, yang mengharuskan investor Amerika untuk melepaskan kepemilikan mereka di perusahaan-perusahaan tersebut dengan tenggat waktu yang ditentukan.
Dalam pengaduan yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan yang ditunjuk Presiden Joe Biden, Lloyd Austin, dan Menteri Keuangan Janet Yellen, Xiaomi menyebut keputusan itu melanggar hukum dan tidak konstitusional.
Dikatakan pula bahwa perusahaan itu tidak dikendalikan oleh Tentara Pembebasan Rakyat (People`s Liberation Army).
Xiaomi menyebut pembatasan investasi, yang mulai berlaku pada 15 Maret 2020, akan menyebabkan "kerugian langsung dan tidak dapat diperbaiki pada Xiaomi."
Xiaomi mengatakan 75 persen hak suara perusahaan dipegang oleh pendiri Lin Bin dan Lei Jun, tanpa kepemilikan atau kendali dari individu atau entitas yang berafiliasi dengan militer.
Ia menambahkan bahwa sejumlah pemegang sahamnya adalah orang AS, dan mencatat tiga dari sepuluh pemegang saham biasa teratas adalah grup investasi institusional AS.
"Hubungan strategis perusahaan dengan institusi keuangan AS penting bagi Xiaomi untuk terus mengakses modal yang dibutuhkannya, untuk terus tumbuh di pasar yang sangat kompetitif, akan rusak secara signifikan," kata pengaduan tersebut.
"Selain itu, asosiasi publik Xiaomi dengan militer China akan secara signifikan merusak posisi perusahaan dengan mitra bisnis dan konsumen, menyebabkan kerusakan reputasi yang tidak dapat diukur atau diperbaiki dengan mudah," sambungnya.
KEYWORD :Xiaomi Donald Trump Amerika Serikat
