Kamis, 22/04/2021 03:49 WIB

Potensi Pelanggaran HAM, KPK Diminta Hapus Status DPO Sjamsul Nursalim

KPK bisa disebut perbuatan melawan hukum, jika memburu daftar pencarian orang (DPO) yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas atau tidak melakukan perbuatan pidana.

Advokat senior, Maqdir Ismail

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa disebut perbuatan melawan hukum, jika memburu daftar pencarian orang (DPO) yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas atau tidak melakukan perbuatan pidana.
 
Penilaian itu disampaikan Advokat senior Maqdir Ismail, kepada wartawan, Jakarta, Senin (25/1). Menurutnya, KPK bisa saja membentuk satuan khusus pemburu tersangka yang masuk DPO, namun tidak bisa semuanya dijadikan target.
 
“Adalah tidak tepat dan merupakan perbuatan melawan hukum, kalau Satgas KPK mencari orang dalam DPO terkait kasus yang pelaku utamanya telah dinyatakan bebas atau tidak melakukan perbuatan pidana, menurut putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” tegas Maqdir Ismail.
 
Ahli hukum ini mencontohkan perkara Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih S. Nursalim (IN). Ia menganggap, penetapan status tersangka kepada keduanya sudah tidak valid sejak adanya putusan MA yang membebaskan Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).
 
“Sudah tidak valid, karena perkara beliau berdua itu berasal dari penetapan SAT sebagai tersangka,” tandasnya.
 
SN dan IN terseret dalam perkara mantan Kepala BPPN SAT. Oleh Jaksa KPK, SAT didakwa melakukan tindak pidana bersama-sama dengan Dorojatun Kuntjoro-Jakti, SN serta IN. Hal itu juga disampaikan Jaksa KPK dalam tuntutannya.
Namun Mahkamah Agung (MA) telah membebaskan SAT.
 
“Putusan ini secara hukum bermakna sangkaan atau dugaan terhadap Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim, adalah tidak benar dan tidak berdasar. Sehingga status tersangka yang terlanjur disematkan kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim otomatis gugur demi hukum,” tandas Maqdir Ismail.
 
Maka, kata Maqdir, sepatutnya pimpinan KPK berani melakukan koreksi dengan menghentikan penyidikan serta penghapusan status DPO terhadap SN dan IN. Menurutnya, hal itu diperlukan untuk menunjukkan bahwa negara hukum Republik Indonesia menghormati putusan pengadilan sebagai benteng terakhir dalam penegakan hukum.
 
"Pimpinan KPK tidak perlu merasa gamang apalagi merasa bersalah dalam menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” lanjutnya.
 
“Jika penghentian penyidikan dan penghapusan status DPO tidak segera dilakukan, maka timbul potensi pelanggaran HAM oleh Negara terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih S Nursalim. Penghentian penyidikan juga akan menjadi bukti bahwa KPK menjunjung tinggi hukum dan menjalankan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap secara adil dan benar,” tutup Maqdir.
TAGS : Kasus Korupsi KPK Sjamsul Nursalim Daftar DPO




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :