Sabtu, 15/05/2021 15:22 WIB

Komisi IV DPR Minta Kementan Realistis Hitung Estimasi Produksi

Kenaikan harga gula pada April 2020 akibat kesalahan estimasi. Karena itu, dia meminta Kementan agar realistis dalam membuat perkiraan.

Anggota Fraksi Golkar MPR RI, Ichsan Firdaus (tengah)

Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Mohammad Ichsan Firdaus meminta Kementerian Pertanian (Kementan) tidak berlebihan dalam menghitung estimasi produksi komodditas pertanian.

Hal itu disampaikan pada Rapat Dengan Pendapat dengan Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen Hortikultura, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dirjen Prasaran dan Sarana Pertanian  dan Kelapa Badan Ketahanan Pangan, di Jakarta, Rabu (13/1).

Politisi Partai Golangan Karya (Golkar) mengingatkan bahwa kenaikan harga gula pada April 2020 akibat kesalahan estimasi. Karena itu, dia meminta Kementan agar realistis dalam membuat perkiraan.

"Nanti kemudian bawang putih mengalami kelangkaan menjelang lebaran gara-gara kesalahan kita mengistimasi. Betul nggak, konsumsi kita itu 492 ribu ton. Jangan-jangan 700 ribu ton, Pak. Nah, artinya berapa produksi, berapa kebutuhan konsumsi juga harus kita hitung ulang," ujarnya.

"Okelah data kebutuhan itu dari Badan Pusata Statistik (BPS), saya setuju. Kita nggak bisa ganggu gugat keputusan itu. Tapi estimasi produksi, namanya juga perkiraan, tapi realistislah dalam memahami itu," sambungnya.

Selain itu, dia juga mempertanyakan perluasan lahan kedelai seluas 125 hektare di tahun 2021, dengan anggaranRp 180 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Saya hanya ingin mengingatkan realistislah pada posisi yang sekarang. Bagaima kemudian produksi kedelai 125 hektare tiba-tiba kita potong anggaran terus menjadi masalah," katanya.

"Okelah 125 hektare kedelai. Sekarang, bagaimana kondisi petaninya, bagaimana kondisi biaya produksinya, bagaimana kondisi harga jual di tingkat petani. Ini bermasalah semua. Jadi, jangan paksakan program yang memang tidak bisa dilaksanakan, buang-buang anggaran," sambungnya.

Sebaliknya, menurut jebolan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu bahwa impor kedelai bukan barang haram jika memang diperlukan di dalam negeri, meskipun harus tetap dikendalain.

"Pak ketua (Sudin, Red) tadi bilang ada 7,1 juta ton kedelai itu gimana mengendalikannya, Pak. Walaupum itu bukan kewenangan Kementan, tapi Perdangan. Tapi menurut saya kementan harus menlindungi petani," ujar dia.

"Bayangkan, 1 hektare keuntungan 1 juta. Dari mana logikanya kedelai memaksakan untuk memperluas area kalau kita tidak melihat unsur yang lain, unsur produksi, harga jual dan sebagainya. Yang seperti ini tolong dihitung ulang," ujarnya.

Karena itu, dia meminta Kementan agar merevisi ulang data kedelai tersebut. "Karena data itulah menentukan bagaimana kita kedepannya mengambil keputusan 2021," katanya.

TAGS : Komisi IV DPR RI Mohammad Ichsan Firdaus estimasi produksi harga kedelai




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :