Menkumham Tak Bisa Terbitkan SK PPP Djan Faridz, Ini Alasannya

Jakarta - Menkumham dinilai tidak punya pintu masuk untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengesahan kepengurusan PPP pimpinan Djan Faridz. Sebab, gugatan Djan telah ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sekretaris Jenderal PPP pimpinan Romahurmuziy, Arsul Sani mengatakan, selain gugatan yang telah ditolak PN Jakarta Pusat, Djan juga telah merubah sendiri akta notaris yang berisi kepengurusan PPP sebagai mana putusan Mahkamah Agung (MA).

"Artinya, secara sadar Djan Faridz sendiri telah menganulir Putusan MA yang selama ini menjadi klaim keabsahan kepengurusannya," kata Arsul, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (13/10).

Selain itu, Arsul menyebut bahwa Djan bukan pihak yang berperkara dalam putusan MA, sehingga secara hukum tidak bisa mengambil manfaat dari Putusan MA tersebut.

"Prinsip hukum acara perdata kita adalah hanya pihak-pihak yang dimenangkan dan menjadi pihak dalam perkara tersebut yang bisa mengajukan eksekusi," tegasnya.

Ia menegaskan, Djan yang sedang menggugat SK kubu Romi di PTUN Jakarta dan Menkumham telah menjawab bahwa PTUN harus tolak gugatan Djan tersebut.

"Artinya, Menkumham bersikap mempertahankan SK yang telah dikeluarkannya atas kepengurusan hasil Muktamar Pondok Gede," tandasnya.

KEYWORD :

Pilkada DKI Jakarta Pilgub DKI Jakarta PPP Djan Faridz Ahok-Djarot Ahok Haji Lulung Jurnas.co

Puan minta petugas siaga hadapi puncak arus balik Lebaran 2024

Kremlin Sebut Perjanjian Damai yang Dibatalkan Bisa Menjadi Dasar Perundingan dengan Ukraina

Rumor, Jose Mourinho Bakal Latih Klub Ini Musim Depan

Shawn Levy Tegaskan Deadpool & Wolverine Bukan Sekuel Deadpool Sebelumnya

Oposisi Korea Selatan Bersiap Raih Kemenangan Besar dalam Pemilihan Legislatif

Biden Kritik Netanyahu Soal Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

AHY Ngaku Dapat Banyak Wejangan Dari Prabowo

Blok A Pasar Tanah Abang Tutup Hingga 21 April