Ilustrasi Pilkada 2020
Jakarta, Jurnas.com - Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) mendapati banyak laporan adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 Daerah, 9 Desember 2020.
KIPP masih terus melakukan pembaruan atau update laporan dari daerah dan melakukan kompilasi pelanggaran-pelanggaran.
"KIPP Menurunkan tim pemantauan di masing-masing-masing daerah ditambah dengan sistem pemantauan bergerak, yang dilakukan oleh relawan KIPP di tingkat nasional dan Provinsi untuk memperkuat pemantauan di tingkat kabupaten dan kota," ujar Kaka Suminta, Sekretaris Jenderal KIPP.
1. Dugaan praktik politik uang masih marak terjadi di berbagai daerah, misalnya yang terjadi pada tiga titik kejadian di Kabupaten Karawang pada masa tenang, yang penangannya diharapkan akan dapat menghukum mereka yang terlibat dan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku dan pihak lain.
2. Hak konstitusional warga negara untuk memilih dalam sebuah Pemilu atau pemilihan masih menjadi masalah, seperti yang terjadi di kota Depok, diduga ratusan orang warga Depok yang mempunyai hak pilih, tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena mereka sedang melakukan karantina di salah satu tempat karantina di lingkungan Universitas Indonesia, karena tidak bisa didirikan TPS, di wilayah yang masuk wilayah pemerintahan DKI Jakarta.
3. Dalam hal kandidasi, ada tiga kelompok pasangan calon, yakni yang pasangan calon tunggal, calon pertahana, dan kandidat yang berasal dari keluarga presiden, wakil presiden atau pejabat lain, jumlah mereka sangat dominan dan sampai laporan ini disampaikan hampir semuanya membengkak pemilihan.
4. Dalam hal protokol kesehatan dalam masa pandemik, nampak kondisi yang tidak seragam dan tak memenuhi protokol kesehatan, misalnya soal keran air cuci tangan yang kembali harus disentuh pemilih setelah cuci tangan, yang tersebar di Kota Tangerang Selatan, Kota Depok dan Kabupaten Karawang.
5. Dari laporan di daerah, misalnya di Maluku Utara dan Boyolali, nampak kerumunan pemilih dan mereka yang telah melakukan haknya memilih nampak berkerumun tanpa ada penjagaan jarak sebagaimana yang seharusnya dilakukan.
6. Sebagian petugas dan pemilih, membuka masker setidaknya sampai batas hidung dan mulut pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
7. Gambar atau foto pertahana masih terpampang pada iklan layanan masyarakat, bahkan di jalan protokol yang seharusnya sudah tidak ada lagi saat masa tenang dan hari pemungutan suara.
8. Saat pemungutan dan penghitungan suara terjadi hujan, di Depok dan Karawang, hal ini memerlukan perhatian agar tidak mengganggu proses dan hasil pungut hitung suara serta pendokumentasiannya.
9. Jumlah pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya di beberapa TPS di Kota Depok dan Karawang saat menjelang dan saat penutupan pemungutan suara, jumlahnya sebagian hanya dibawah 50% dari jumlah hak pilih terdaftar.
10. Perkembangan penganan intimidasi kepada ketua KIPP Jatim Di Surabaya, dengan dikirimi kepala kambing hitam yang masih berlumuran darah, dibungkus degan plastik merah pada 6 Desember 2020, dini hari, yang sudah dilaporkan kepada yang berwajib belum menemukan titik terang, siapa pelaku dan motifnya.
11. Berikut laporan tambahan dari Kabupaten Boyolali:
• Banyak warga yang hanya membawa surat undangan saja dalam memilih tanpa menunjukkan identitas baik KTP atau suket
• Masih banyak pemilih yang abai dlam penerapan protokol kesehatan,baik tidak memakai masker,menjaga jarak dan masih membawa anak anak ke TPS.
• kurangnya pemahaman yang sama pada KPPS terkait pemantau,ada yang memberikan akses di TPS, ada yang melarang dan melihat pemantau bagian dari kolom kosong yang di larang masuk ke TPS
• kurangnya sosialisasi dari penyelenggara tentang penggunaan surat pindah memilih bagi pemilih di rumah sakit Covid-19, sehingga banyak yang kurang paham dan harus bagaimana dalam meyalurkan haknya. KEYWORD :
Pilkada Serentak 270 Daerah Komite Independen Pemantau Pemilu Politik Uang
