Senin, 27/09/2021 18:09 WIB

Absen di 8 Daerah Pilkada, Isu Sumbar, dan Pelecehan Cakada Depok

Cilegon dan Poso, PDIP hanya memiliki 3 kursi DPRD

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Jakarta, Jurnas.com - Ada kondisi dan situasi yang membuat PDI Perjuangan tidak mengusung calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di wilayah-wilayah tertentu dalam Pilkada.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan, partai banteng moncong putih akan absen di delapan dari 270 daerah yang gelar Pilkada 2020.

"Tepatnya, itu kita hanya absen di 8 daerah," kata Hasto, menjawab wartawan saat sesi tanya jawab seusai pembukaan Sekolah Partai untuk para calon kepala daerah gelombang ketiga, secara virtual, Minggu (13/9/2020)

Delapan daerah itu adalah Kota Cilegon, Kota Poso, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Maros, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Agam, dan Kota Bukit Tinggi.

Hasto menuturkan, absenya PDIP di sejumlah daerah itu adalah hal yang biasa. Dan untuk tiap daerah, ada kondisi dan situasi yang mempengaruhi. 

Semisal di Kota Cilegon, Banten, PDIP memiliki hanya 4 kursi DPRD dan tak bisa mengusung calon sendiri. Begitupun saat berusaha membangun kerja sama dengan parpol lain, PDIP belum memenuhi syarat.

"Hal ini membuktikan bahwa sudah tepat aturan yang ada soal syarat kursi DPRD untuk mengajukan calon kepala daerah," jelas Hasto.

"Kota Cilegon, ya karena realitas politik seperti itu, PDI Perjuangan menerima. Yang penting proses konsolidasi terus berjalan," lanjutnya. 

Kemudian di Poso, PDIP juga hanya memiliki 3 kursi DPRD, dan kasusnya hampir sama seperti Cilegon. Yang pasti, dukungan akan diberikan kepada pasangan calon yang paling memiliki karakter ideologi Pancasila.

Politik itu dinamis, maka PDIP memperbaiki diri dengan melakukan konsolidasi. Jika saat ini tak bisa mengusung calon sendiri, maka bisa saja lima tahun mendatang kondisinya berubah.

"PDI Perjuangan menang ya lima tahun. Kita gunakan kemenangan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau kalah juga lima tahun. Kalau kalah, kita perbaiki dengan konsolidasi. Jadi, itu hal biasa," ujarnya.

Bersandar juga pada realitas politik yang ada, maka ketika tidak punya kursi yang mencukupi, maka PDIP tidak maju. Kalau pun ikut Pilkada, maka caranya dengan bekerja keras supaya nanti ke depan punya kursi.

"Maka Pilkada ini bukan hal yang kemudian menciptakan persoalan-persoalan konflik sosial," imbuhnya.

Puan di Sumbar

Pada kesempatan itu, Hasto juga menyinggung polemik terkait ungkapan Puan Maharani yang berharap Sumbar benar-benar mendukung negara Pancasila.

Kata Hasto, Puan merupakan putri dari presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, sekaligus cucu pendiri bangsa Bung Karno. 

Karena itu, pernyataan Puan terkait Sumatera Barat tidak mungkin berniat untuk memecah belah bangsa. Melainkan suatu proses dialektika kebangsaan.

Karena itu, ia berharap pihak-pihak yang terus menggoreng isu itu agar melakukan tabayyun yang nilainya tersirat dalam Pancasila.

"Mbak Puan ini putri Bu Mega. Sama dengan Mas Tatam dan Mas Prananda. Jadi nggak akan melakukan sesuatu hal yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Semua dilakukan dengan upaya membangun silaturahmi yang baik dengan upaya untuk berdialog. Jadi itu menjadi dialektika ideologis dan sikap PDI Perjuangan," kata Hasto.

Ia menyebut banyak kader PDIP yang menjelaskan secara kontekstual dari teks yang disampaikan Puan Maharani. Termasuk latar keturunan Puan yang berdarah Minang melalui sang ayah, Almarhum Taufik Kiemas. 

Disadari sepenuhnya, isu ini terus digoreng sampai ada pihak yang menyebut bahwa politikus PDIP Arteria Dahlan merupakan cucu dari pendiri PKI. Politikus asal Yogyakarta ini mengingatkan isu itu diembuskan hanya untuk membakar amarah dan membuat gaduh masyarakat Indonesia. 

"Kami itu lihat segala sesuatunya dalam perspektif yang positif. Kalau ada yang kurang, ya, lakukan tabayyun, klarifikasi, itu kan Pancasila. Kita diajarkan untuk itu, jadi nggak usahlah goreng-menggoreng, tetapi kita gelorakan hal yang positif dan itulah komitmen PDIP," kata Hasto.

Pelecehan Cakada Depok

Hasto mengangkat adanya isu dugaan pelecehan yang menimpa kadernya, yaitu Calon Wakil Walikota Depok dari PDIP Afifah Alia. Afifah mengaku dilecehkan pesaingnya, calon Wakil Wali Kota dari PKS Imam Budi Hartono, dengan ucapan `sekamar sama saya`.

Imam mengklaim bahwa teksnya bukan seperti itu, dan sifatnya hanya guyon atau mencairkan suasana. 

"Yang terjadi di Kota Depok, yang penting sudah ada klarifikasi ajak kata-kata sekamar. itu klarifikasi yang penting tabayun, melakukan klarifikasi, toh, segala sesuatunya rakyat menilai apakah niatannya baik atau tidak," jelas Hasto. 

Menurutnya, niat itu yang paling penting dalam menilai pernyataan seseorang. Bahkan pada Pilpres 2019 lalu, Indonesia pernah digegerkan dengan pernyataan Ratna Sarumpaet yang mengaku dipukuli. Politisi dan tokoh, terutama yang berseberangan dengan Joko Widodo saat itu, langsung memberi kecaman. Ternyata, wajah Ratna mengalami pembengkakan karena operasi plastik. 

"Nah, kayak gitu kan baru negatif, itu baru manipulasi. Kita kan nggak pernah melakukan manipulasi," tegas Hasto.

TAGS : Pilkada Serentak PDI Perjuangan Puan Maharani




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :