King Salman memimpin konferensi video darurat G20 untuk membahas tanggapan terhadap krisis COVID-19 pada 26 Maret 2020. (Foto: AFP)
Riyadh, Jurnas.com - Pengacara Arab Saudi memuji pemecatan dua pejabat tinggi Raja Salman bin Abdulaziz sebagai bagian dari upaya anti-korupsi yang membuktikan tidak ada yang di atas hukum.
Pada Senin (31/9), Raja mengeluarkan dekret yang memerintahkan pemecatan Komandan Pasukan Gabungan Arab Saudi di Yaman, Letjen Fahad bin Turki bin Abdul Aziz dan Wakil Gubernur Jouf, Pangeran Abdul Aziz bin Fahad bin Turki bin Abdul Aziz Al-Saud.
Ia juga menginvestigasi sejumlah pejabat, pejabat sipil, dan lainnya berdasarkan arahan dari Putra Mahkota Mohammed bin Salman ke Otoritas Kontrol dan Anti-Korupsi (Nazaha) untuk melihat apa yang disebutkan dekret itu sebagai transaksi keuangan mencurigakan yang dipantau di Kementerian Pertahanan.
Menurut keputusan raja, Nazaha mengungkap korupsi keuangan di kementerian terkait dengan panglima militer dan pangeran. Pengacara Arab Saudi Abdullah Al-Khatib mengatakan kepada Arab News, Nazaha akan menyelesaikan prosedur hukum terhadap tersangka.
"Salah satu tujuan utama otoritas adalah menyediakan saluran komunikasi langsung dengan publik untuk menerima laporan terkait perilaku korupsi, memverifikasi validitasnya dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal ini, mengikuti pendekatan kepemimpinan bijak kita untuk mencapai keadilan di masyarakat dan memberantas korupsi dalam segala bentuknya," ujarnya.
Konsultan hukum, Majed Garoub mengatakan, tindakan ini merupakan konfirmasi yang lebih jelas atas keputusan baru-baru ini di mana gubernur kota pesisir Laut Merah Umluj dan Al-Wajh, kepala keamanan perbatasan, dan komandan lokal lainnya, serta pejabat dari Kementerian Dalam Negeridipecat karena korupsi di proyek-proyek pariwisata.
"Setiap orang harus tahu bahwa hanya mencoba terlibat dalam tindakan korupsi adalah kejahatan dengan sendirinya dan dapat dihukum oleh hukum. Ini untuk mengkonfirmasi bahwa siapa pun yang merencanakan, menyembunyikan, dan memulai kejahatan, hukumannya tidak kurang dari mereka yang melakukan kejahatan penuh korupsi keuangan, termasuk penyuapan, mediasi, dan penyalahgunaan pengaruh," ujarnya.
Garoub menunjukkan bahwa keputusan raja telah menargetkan pejabat tinggi dan anggota keluarga kerajaan Arab Saudi, mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada seorang pun di Kerajaan yang berada di atas hukum.
"Kepentingan Kerajaan Arab Saudi dan kekayaannya adalah untuk kepentingan umum, negara dan warganya, dan bukan untuk para koruptor untuk mendapatkan keuntungan dengan melawan hukum," ujarnya.
"Ini untuk mencabut korupsi dari pemikiran, budaya, dan hati nurani Arab Saudi, dan untuk mengingatkan semua orang yang berpikir, mereka dapat melanjutkan korupsi dengan aman karena status sosial dan posisi pemerintah tidak dapat lagi menang atas hukum," katanya.
Pengacara lain, Njood Al-Qassim mencatat, korupsi mencakup kejahatan termasuk penyuapan dan perdagangan pengaruh, penyalahgunaan kekuasaan, pengayaan gelap, manipulasi, penggelapan, pemborosan atau penyalahgunaan uang publik, pencucian uang, akuntansi dan penipuan komersial, pemalsuan, dan pemalsuan mata uang.
"Karena itu, integritas nasional dan strategi antikorupsi telah difokuskan pada verifikasi dan penyelidikan semua yang dinyatakan bersalah dan yang terkait dengan pelanggaran ini, menyelesaikan prosedur hukum, mengambil tindakan yang diperlukan dalam hal ini, dan meningkatkan hasil kepada otoritas yang bertanggung jawab lebih tinggi," kata Qassim.
"Tidak ada yang di atas hukum sesuai dengan kebijakan dan visi Kerajaan Arab Saudi," katanya. (Arab News)
KEYWORD :Salman bin Abdulaziz Arab Saudi Palaku Korupsi
