Edy Mulyadi, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Deklarator KAMI
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Edy Mulyadi, menyebut pemerintah sebagai rezim buzzer dan rezim keblinger.
Sebutan Edy ini menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) bahwa pemerintah dalam rentang 2014-2020 mengalokasikan dana hingga Rp1,1 triliun untuk promo medsos. Dari jumlah itu, Polri yang terbanyak mencapai Rp937 miliar.
"Temuan ICW juga menyebut ada anggaran Rp90,45 miliar untuk membayar para influencer. Bukan mustahil juga ada alokasi untuk para Buzzer yang terbukti telah memecah belah anak bangsa," kata Edy dalam keterangan tertulis diterima jurnas.com, Jumat (21/8/2020).
Edy yang juga Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menegaskan, temuan ICW ini sekali lagi membuktikan bahwa pemerintah telah menggunakan cara-cara tidak terhormat dan menghalalkan segala cara.
Tugas utama Buzzer, kata Esy, adalah memuja-muji majikan yang membayar dan menghancurkan karakter orang atau pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan kepentingan sang majikan.
Dalam melakukan tugasnya, Edy menelaskan, mereka menyerang personal pihak yang dianggap kritis terhadap kekuasaan.
"Mereka tidak segan-segan menggunakan diksi norak, kotor, dan menjijikkan. Narasi mereka jauh dari substansi kritik yang disuarakan oleh lawan penguasa," tukas Edy.
Menurut Edy, perilaku rezim yang seperti ini menjadi bukti penguasa tidak peduli dengan beban dan kesulitan rakyat.
"Ketika sebagian besar rakyat pontang-panting berjuang memenuhi kebutuhan dasar hidup yang harganya makin tak terjangkau, penguasa seenaknya menggelontorkan dana amat besar untuk influencer dan Buzzer," ungkapnya.
Edy mengatakan, ada pengakuan dari seorang artis yang dibayar Rp5 juta hingga Rp10 juta untuk tiap unggahannya dengan tagar #Indonesiabutuhkerja. Ternyata, lanjutnya, ini bagian dari kampanye RUU Omnibuslaw yang biadab tersebut.
Ia juga menyebut hal itu pula yang tampaknya terjadi pada Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Ada ancaman dan intimidasi di awal-awal pembentukan KAMI terhadap para deklarator dan rakyat di daerah yang hendak hadir deklarasi.
"Selain itu jagad medsos dijejali postingan dan meme yang menyudutkan serta memfitnah KAMI," ungkapnya.
Tentu saja, kata Edy, sebagai rakyat ia tidak rela uang pajak saya digunakan untuk membiayai rezim Humas, rezim buzzer.
"Ada pertanggungjawaban atas penggunaan uang rakyat secara ilegal. Bukan hanya di dunia, tapi hingga akhirat," tuntas Edy Mulyadi, Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) dan Deklarator KAMI.
Indonesia Corruption Watch Buzzer Edy Mulyadi Rp1 1 Triliun
