Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (Foto: Murat Kaynak / Anadolu)
London, Jurnas.com - Banyak keresahan yang muncul dalam beberapa hari terakhir atas kediktatoran elektif yang dilakukan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko, dan upayanya yang curang untuk mengamankan masa jabatan keenam sebagai presiden.
"Kami mengecam dan menolak hasil pemilu di Belarusia Minggu lalu, karena tidak bebas atau adil," kata Josep Borrell, kepala urusan luar negeri Uni Eropa.
Namun kemarahan Eropa dan ancaman sanksi tampaknya kurang didengarkan. Reformasi demokrasi di Belarus, negara yang dipengaruhi oleh Rusia, bukanlah prioritas UE.
Menurut laman The Guardian, pada Minggu (16/8) kritik keras Eropa terhadap Lukashenko sangat kontras dengan keengganan mereka secara terbuka mengecam kediktatoran elektif lainnya yang dilakukan oleh pemimpin Turki, Recep Tayyip ErdoÄŸan.
Turki adalah anggota NATO, mitra dagang utama UE, penjaga gerbang perbatasan, dan aktor berpengaruh di Suriah dan Timur Tengah.
Tekan Serbia, Uni Eropa: Pilih Kami atau Rusia
Tidak seperti Belarusia, Turki memiliki kepentingan strategis yang nyata. Hal itu dinilai menjelaskan keheningan dari banyak pemerintah, termasuk Inggris.
Namun demikian, ada satu kesamaan yang terlihat dari kebijakan Uni Eropa terhadap Belarusia, yakni hanya ada sedikit tanda-tanda tindakan bersama untuk mengekang ekses ErdoÄŸan.
Siapa pun yang meragukan predikat diktator tidak perlu melihat lebih jauh dari undang-undang media sosial baru yang represif dari Turki, yang mereplikasi pengusirannya terhadap media independen tradisional.
"Undang-undang tersebut akan meningkatkan penyensoran online. Otokrasi sedang dibangun dengan membungkam semua suara kritis," kata Tom Porteous dari Human Rights Watch.
Dalam pendekatannya ke Turki, Presiden Prancis Emmanuel Macron merupakan pengecualian dari aturan Eropa. Marcon pada Juni lalu marah ketika kapal perang Turki, yang dicurigai menyelundupkan senjata ke Libya, yang kemudian dicegat oleh fregat Prancis dan memaksa kapal perang tersebut untuk mundur.
Prancis juga geram dengan operasi eksplorasi minyak dan gas Turki yang meluas di perairan teritorial Yunani. Macron kemudian mengirim bala bantuan angkatan laut ke Mediterania timur minggu lalu dan meminta Erdogan untuk mundur.
Baik Yunani dan Turki telah memobilisasi angkatan laut dan udara mereka. Turki mengklaim hukum internasional saat ini yang mengatur simpanan energi landas kontinen secara tidak adil. Sementara Yunani mengatakan wilayahnya sedang diserang.
Meski keduanya mengaku lebih memilih dialog daripada konfrontasi militer. Tetapi pada Kamis pekan lalu, saat Ankara bersumpah untuk mempertahankan hak dan kepentingan, dan Athena memperingatkan tentang meningkatnya bahaya insiden militer, dua kapal milik Yunani dan Turki bertabrakan.
Krisis yang meningkat, yang juga menyentuh Siprus, Israel dan Mesir, memprovokasi kesibukan kegiatan diplomatik yang dinilai telat minggu lalu. Dewan urusan luar negeri Uni Eropa bertemu dalam sesi luar biasa. Kanselir Jerman, Angela Merkel, menghubungi Erdogan seperti yang dia lakukan di krisis sebelumnya, mencoba untuk membujuknya. Sedangkan Athena berupaya mencari dukungan ke AS.
Ketegangan antara Yunani dan Turki bukanlah hal baru. Tetapi intensifikasi yang mendadak dan provokatif dari perselisihan yang telah berlangsung lama ini merupakan hal yang disengaja.
Salah seorang pengamat Timur Tengah, Yavuz Baydar mempertanyakan motivasi apa yang ingin dicapai oleh presiden Turki. "Ini karena Erdogan merasa tidak aman, sedang dilanda krisis ekonomi, pandemi, dan nilai mata uang yang turun, serta ingin memperkuat reputasinya yang dominan sebagai pemimpin yang kuat dan panglima tertinggi yang menjunjung kehormatan Turki dan tempat yang layak di percaturan dunia," katanya.
"Dia perlu mereproduksi citra petualangnya setiap hari," tulis Baydar.
Kedua, menurutnya, ErdoÄŸan ingin memastikan posisi Turki di Laut Aegea, Mediterania timur, Suriah dan Libya serta mengantisipasi perubahan pemerintahan di Washington. Itu karena Joe Biden dinilai bisa mengubah kebijakan Amerika di kawasan tersebut.
Bagaimanapun, masalah Erdogan di Eropa terus bertambah buruk sejak ia selamat dari plot kudeta 2016. Represi tanpa pandang bulu di dalam negeri, yang melibatkan pemenjaraan puluhan ribu lawan yang nyata dan imajiner, telah diimbangi dengan destabilisasi, petualangan kebangkitan Utsmaniyah di luar negeri.
Ditambah dengan nasionalisme yang didorong oleh keyakinan, Erdogan telah melipatgandakan perannya sebagai `pengganggu` di lingkungan sekitar. Pada hari Selasa, misalnya, serangan pesawat tak berawak Turki yang dilaporkan di Irak mendapat kecaman dari Baghdad. Insiden tersebut menyusul peluncuran kampanye opsi militer Turki pada bulan Juni terhadap separatis Kurdi yang berbasis di Irak.
Di bawah arahan ErdoÄŸan, Turki telah terjun langsung ke dalam perang proksi Libya, berpihak pada kelompok Islamis melawan Mesir, UEA dan Arab Saudi. Sebagian tentang minyak dan bukan tentang kesejahteraan rakyat Libya.
Dengan membuka perbatasan Turki dengan UE untuk pengungsi Suriah pada Februari lalu, Erdogan dengan tegas mengingatkan Eropa bahwa dia sepenuhnya siap menggunakan pengungsi sebagai senjata politik.
Turki juga terus mengerahkan ribuan pasukan jauh di dalam Suriah utara. Seolah-olah mereka adalah penjaga perdamaian, dalam kenyataannya adalah sebaliknya.
ErdoÄŸan mempertahankan keadaan perselisihan yang konstan dengan Israel, sebagian dengan mendukung Hamas. Dia mengecam hubungan UEA-Israel sebagai pengkhianatan terhadap Palestina.
Langkah pembelian rudal permukaan-ke-udara S-400 oleh Turki, telah membuat anggota NATO bertanya apakah ia dapat dipercaya. Fakta bahwa Trump, yang selalu ingin menyenangkan Vladimir Putin, gagal mendesak Turki untuk membatalkan kesepakatan tidak akan mencegahnya menjadi poin perdebatan utama jika Biden menang.
Pemimpin Eropa harus menyadari bahwa masalah ErdoÄŸan tidak dapat diabaikan, dihindari, atau diremehkan tanpa batas waktu dengan harapan dia pada akhirnya terseingkir. Turki dinilai menjadi prospek gangguan yang sangat nyata, langsung dan berbahaya terhadap Eropa.
KEYWORD :Recep Tayyip Erdogan Uni Eropa
