Jakarta - Menurut Rachmawati Soekarnoputri, selama dua tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo, sudah terdapat banyak pelanggaran konstitusi serta kerusakan yang merongrong kedaulatan rakyat.
Putri ketiga mendiang presiden pertama Indonesia, Soekarno tersebut mencontohkan saat ini Indonesia tengah mengalami defisit APBN di bawah 3%, hingga lolosnya kasus reklamasi yang diketahui masih ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
“Kita sudah hancur lebur di bawah rezim Jokowi. Pemerintah bersikap tenang padahal APBN kita sudah defisit di bawah 3%. Ini sudah bisa di-impachment karena melanggar pasal 17 tahun 2003. Hutang kita sudah mencapai 4000 triliun. Begitu juga kasus reklamasi yang dilanjutkan oleh Luhut Pandjaitan. Ini kan jelas melanggar konstitusi,” ujar Rachma saat menggelar konferensi pers di kediamannya didampingi Amien Rais dan Lily Wahid, Sabtu (17/9/2016).
Dengan sederet pelanggaran konstitusi tersebut, Rachmawati mengaku heran dengan lembaga parlemen DPR yang tidak mengambil sikap tegas.
“Sudah jelas-jelas ada pelanggaran konstitusi seperti ini, ke mana DPR?” ucapnya.
Rachmawati juga menyoroti tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sedangkan sebaliknya tenaga kerja asing dari Cina sudah banyak menyerbu sektor-sektor strategis. “Indonesia sudah dikuasai buruh dari Cina, tapi pengangguran di negeri kita justru makin tinggi. Di mana kedaulatan rakyat?” ujarnya.
Selanjutnya, Rachmawati bersama Amien Rais dan Lily Wahid menyepakati untuk segera mendesak pemerintah mengembalikan konstitusi Indonesia pada Undang-Undang (UU) tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bukan UU 1945 yang sudah mendapatkan empat kali amandemen yang digunakan oleh Indonesia saat ini. “Undang-undang kita yang sekarang sudah jauh dari semangat Bung Karno,” terangnya.
Sekretaris MA Hasbi Hasan Penuhi Panggilan KPK
Amien Rais yang pernah mengatakan ingin merombak sistem pemerintahan di Indonesia saat keruntuhan Orde Baru (Orba) dan kebangkitan era Reformasi tahun 1999 tidak berkomentar ketika dimintai keterangan.
KEYWORD :Rachmawati Soekarnoputri Jokowi Konstitusi Jurnas
