Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim (Foto: Muti/Jurnas.com)
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim dinilai terlalu eksklusif dalam menangani pendidikan di Indonesia.
Hal ini disampaikan oleh pengamat pendidikan, Doni Koesoema dalam webinar `Arah Pendidikan Kita: Mas Nadiem Mau ke Mana?` yang digelar Pustakapedia pada Selasa (7/7) malam.
Menurut Doni, dalam mengurus dan mendesain sistem pendidikan nasional Nadiem seharusnya bekerja sama dengan para pemangku kebijakan di daerah, akademisi, serta lembaga yang relevan. Namun nyatanya, mantan CEO Gojek itu cuma melibatkan tim-tim khusus.
"Impact (dampak)-nya itu akan besar ketika pemangku kepentingan dilibatkan. Tapi ketika Mas Nadiem hanya melibatkan tim-tim khusus saja, jadinya itu tadi, ramai di sana-sini. Orkestrasi ini perlu diperbaiki," ujar Doni.
Salah satu bukti eksklusivitas Nadiem, lanjut Doni, ialah ketika sang menteri mengeluarkan Permendikbud Nomor 43 Tahun 2019 sebagai Episode Pertama Kebijakan Merdeka Belajar.
Doni mengklaim Mendikbud mengeluarkan regulasi penghapusan ujian nasional (UN) tersebut tanpa berdiskusi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Padahal BSNP merupakan lembaga yang selama ini menyelenggearakan UN.
"Kami di BSNP yang bertanggung jawab untuk melaksanakan UN, tidak pernah diminta untuk melihat sama sekali draftnya, sehingga ada beberapa yang keliru di Permendikbud 43 itu," tegas Doni.
"Jadi maksud saya, jangan sampai hal-hal penting bagi bangsa untuk pendidikan, diurus orang orang tertentu tanpa melihat ada lembaga lain yang harus dilibatkan. Kita itu mitra, bukan bermusuhan dengan kementerian," sambung dia.
KEYWORD :Mendikbud Nadiem Anwar Makarim Doni Koesoema
