Selasa, 21/09/2021 18:26 WIB

Trump Tolak Ubah Nama Komandan Konfederasi dari Pangkalan Militer

Pengumuman itu muncul setelah protes besar-besaran terhadap ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi setelah kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tewas di bawah lutut seorang perwira polisi di Minneapolis pada Hari Peringatan.

Warga New York memprotes kematian George Floyd di Washington Square Park di New York City, Amerika Serikat pada 6 Juni 2020 (Foto: Tayfun Co┼čkun / Anadolu Agency)

Washington, Jurnas.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengatakan tidak ingimn melakukan pergantian nama sejumlah pangkalan militer yang menyandang nama-nama komandan militer Konfederasi.

"Pangkalan-pangkalan yang monumental dan sangat kuat ini menjadi bagian dari Warisan Amerika yang Hebat, dan sejarah Kemenangan, Kemenangan, dan Kebebasan. As melatih dan mengerahkan PAHLAWAN kita di Hallowed Grounds ini, dan memenangkan dua Perang Dunia," kicau Trump.

"Karena itu, Pemerintahanku bahkan tidak akan mempertimbangkan penggantian nama dari Instalasi Militer yang Megah dan Terkenal ini," sambungnya.

Trump tidak membahas masalah jenderal Konfederasi, tetapi lebih fokus pada warisan fasilitas itu sendiri, mendaftar tiga pangkalan di Selatan yang dinamai jenderal dalam tentara Konfederasi.

"Sejarah kita sebagai Bangsa Terbesar di Dunia tidak akan dirusak. Hormati Militer kita!" kata Trump.

Perwira senior sipil dan seragam, termasuk Sekretaris Pertahanan AS, Mark Esper dan Jenderal Angkatan Darat AS, Mark Milley mengindikasikan awal pekan ini kesediaan mempertimbangkan penggantian nama pangkalan yang menghormati para jenderal Konfederasi.

Angkatan Darat memiliki 10 pos dinamai jenderal Konfederasi, termasuk Fort Bragg di North Carolina, Fort Benning di Georgia dan Fort Hood di Texas, yang didaftarkan Trump dalam kicauannya pada Rabu (10/6).

Pada Selasa (9/6), Angkatan Laut AS juga mengumumkan,  Kepala Operasi Angkatan Laut, Laksamana Mike Gilday berencana melarang bendera memasang pertempuran Konfederasi dari ruang kerja publik di pangkalan, kapal, pesawat dan kapal selam.

Pekan lalu, Korps Marinir melarang bendera pertempuran Konfederasi.

Pengumuman itu muncul setelah protes besar-besaran terhadap ketidakadilan rasial dan kebrutalan polisi setelah kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tewas di bawah lutut seorang perwira polisi di Minneapolis pada Hari Peringatan.

Para pengunjuk rasa menyerukan penghapusan peringatan kepada tokoh-tokoh Konfederasi, dan pejabat di beberapa lokasi telah mengumumkan rencana untuk melakukannya.

Pensiunan Jenderal Angkatan Darat David Petraeus menulis di The Atlantic bahwa nama-nama itu harus diubah. "Pangkalan-pangkalan ini, bagaimanapun, adalah instalasi federal, rumah bagi para prajurit yang bersumpah untuk mendukung dan mempertahankan Konstitusi Amerika Serikat," tulis Petraeus.

"Ironi pelatihan di pangkalan-pangkalan yang disebutkan untuk mereka yang mengangkat senjata melawan AS, dan hak untuk memperbudak orang lain, tidak bisa dihindari oleh siapa pun yang memperhatikan," sambungnya.

Sekretaris pers Gedung Putih, Kayleigh McEnany mengatakan pada konferensi pers, Trump dengan sungguh-sungguh menentang penggantian nama benteng, dengan alasan bahwa itu tidak sopan terhadap tentara Amerika yang terbunuh di luar negeri.

"Sering kali tempat terakhir yang mereka lihat adalah salah satu benteng ini dan untuk menunjukkan, benteng-benteng ini entah bagaimana secara inheren rasis dan nama mereka perlu diubah," katanya.

"Adalah rasa tidak hormat penuh terhadap pria dan wanita yang merupakan bagian terakhir dari tanah AS yang mereka lihat, sebelum mereka pergi ke luar negeri dan kehilangan nyawa, adalah benteng ini," tambahnya. (USA Today)

TAGS : Amerika Serikat Militer Konfederasi Donald Trump George Floyd




JURNAS VIDEO :

TERPOPULER :