Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati
Jakarta, Jurnas.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Kurniasih Mufidawati, mendesak pemerintah menghentikan program Kartu Prakerja karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.
Hal itu disampaikan Mufida berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan. Menurutnya, dugaan Kartu Prakerja menjadi ladang proyek menguat karena penunjukan Ruangguru sebagai mitra penyedia jasa aplikasi dilakukan dengan penunjukan langsung saat seorang pemimpinnya, Belva Syah Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo.
“Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” kata Mufida, melalui keterangan pada media, Kamis (30/4//2020).
Selain itu, kata Mufida, keanehan lainnya adalah leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan turun ke pemerintah daerah, kini bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator Perekonomian.
“Kita meminta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” ungkap Mufida.
Polemik Zat Adiktif di RUU Kesehatan, Usulan Pembedaan Aturan Rokok Konvensial dan Elektrik Mulai Muncul
Politikus PKS itu menyatakan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan.
“Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Padahal jadi ladang proyek,” ujar Mufida.
Bagi pengelola pelatihan, kata Mufida, jangan juga memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan sepihak. Dalam kondisi banyak masyarakat kehilangan pekerjaan seperti saat ini, yang diperlukan adalah bantuan sosial langsung ke rakyat untuk bertahan di masa krisis Covid-19, bukan video belajar bertarif ratusan ribu hingga jutaan rupiah yang belum tentu jelas pemanfaatannya.
“Jutaan pekerja kehilangan pekerjaaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” ungkap Mufida.
KEYWORD :Warta DPR Komisi IX DPR Kartu Prakerja
